DODI SYAHPUTRA MM

CATATAN JURNALISTIK DAN PERSONAL

WILMAN DEKLARASIKAN BUMI ISKANDAR MUDA

BANDA ACEH —


Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wilman Singkuan memimpin deklarasi bumi Iskandar Muda puncak Rakernas Asosiasi DPRD Kota se Indonesia (Adeksi) di Banda Aceh 1-4 Maret lalu. Gaung Rakernas ini akan terus berlangsung sebab akan menjadi referensi bagi revisi UU No. 32 Tahun 2004 yang akan disampaikan ke DPR RI sebagai bahan pertimbangan utama.

Deklarasi yang enam pernyataan menyentuh tentang kebangsaan membulatkan tekad untuk mengembalikan cita-cita berbangsa dan bernegara yang penuh cinta kasih, toleransi, dan mengarah pada keadilan dan kesejahteraan. Pernyataan pertama, disebutkan semangat revolusi kemerdekaan akan terus kami gelorakan dan beri makna terus-menerus menjauh dari mental terjajah.

“Semboyan penghargaan terhadap keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) akan senantiasa kami pegang teguh dalam menjalankan tugas-tugas mulia melalui tugas pokok dan fungsi yang dimiliki peserta Rakernas,” ungkap Wilman Singkuan membacakan deklarasi poin pertama, bersemangat, Senin (21/3) kemarin.

Wilman Singkuan, yang didaulat menjadi Ketua Steering Comitte di Rakernas yang berlangsung di Hermes Palace Hotel Banda Aceh memimpin persidangan selama 4 hari berturut-turut. Materi yan g dibicarakan seputar merumuskan program kerja Adeksi, isu-isu terbaru pemerintah, demokrasi, otonomi daerah dan perkembangannya.

“Juga di finalisasi, ditelurkanlah berbagai rekomendasi. Utamanya Deklarasi Bumi Iskandar Muda ini,” tukas Wilman Singkuan menjelaskan langsung di Payakumbuh.

Tema Rakernas tentang Revisi UU No. 32 Tahun 2004 sebagai Momentum Penguatan Peran dan Fungsi DPRD. Seminar ini khusus dihadiri oleh empat pembicara, Drs Ahmad Faisal (Komisi II DPR RI), Dr Dodi Riyatmadji MM (Depdagri), Prof Purwo Santoso MA (UGM), dan Prof Dr Husni Jalil (Unsyah).

Deklarasi Bumi Iskandar Muda yang ditelurkan Adeksi yang dipimpin SC Rakernas Wilman Singkuan yang kedua memandang bangsa besar ini tumbuh dan berkembang sarat dengan nilai-nilai spiritual keagamaan. Adeksi bertekad untuk terus meneguhkan dan mengembangkan semangat dan nilai-nilai keberagaman yang mulia untuk mendukung proses pembangunan.

Selanjutnya, ketiga, mendukung penuh tata kelola negara yang mengedepankan prinsip-prinsip kontrol dan perimbangan kekuasaan dan tata pemerintahan yang baik. Keempat, menyerukan ke seluruh anggota Adeksi untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah melalui tupoksi sebagai legislatif daerah. Kelima, agar Adeksi bersama-sama pemerintah daerah bermitra pengelolaan tata negara.

“Keenam, saya bacakan, bahwa kami menyerukan ke seluruh anggota Adeksi agar secara serius mengusahakan penganggaran daerah yang mengupayakan pengentasan kemiskinan, mendekatkan akses sarana pelayanan dasar rakyat dan memperhatikan potensi bencana alam,” demikian Wilman Singkuan di Sidang terakhir Rakernas Adeksi lalu.

KPK SIAP TURUN, MEMERIKSA BPBD

TEDY SUTENDI TELAH BERKONSULTASI DENGAN KPK

SARILAMAK —


Tedy Sutendi, Ridha Illahi, bersama Wardi Munir tiga anggota DPRD Limapuluh Kota yang berniat tulus untuk rakyat, Kamis (17/3) lalu memang telah sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Rasuna Said. Tengarai konsultasi tentang sengkarut BPBD, dikonsultasikan dengan KPK diterima oleh Kepala Pengaduan Masyarakat (Dumas), Sugeng.

Ketiga wakil rakyat ini atas nama pribadi meminta KPK untuk menyikapi persoalan BPBD yang telah ditelaah oleh Komisi B DPRD Limapuluh Kota. Sabtu (20/3) kemarin Tedy Sutendi usai baralek Alis Marajo mengatakan bahwa misi utama membela kepentingan rakyat dibawa oleh ketiga wakil rakyat ini ke pusat.

Awalnya, ketika berkonsultasi dengan BNPB dan Komisi 8 ternyata memang ada kesalahan proses aliran dana. Sebab, ternyata sebelum dibentuknya Perda dana Rp15,6 miliar itu telah mengalir ke rekening PPTK.

“Kami, sebagai bagian masyarakat meminta dukungan seluruh masyarakat Limapuluh Kota untuk mendukung tindakan kami ini. Jujur, ini demi kepentingan seluruh masyarakat, agar ke depan pembangunan, bantuan dan proyek apapun di daerah kita dilaksanakan dengan jujur demi masyarakat,” ujar Tedy Sutendi.

Hasil kunjungan ke lapangan dan hearing dengan Sekda dan Kadinas PU, dikatakan bahwa banyak kejanggalan proses yang terjadi. Diantaranya, sebagaimana data yang kini di KPK, bahwa aliran dana turun ke rekening PPTK. BPBD sendiri waktu itu belum terbentuk. Perdanya juga belum terbentuk.

Di lapangan, di sepanjang Batang Lakin, ada 7 proyek bendungan yang dibagi menjadi tujuh pekerjaan. Makanya, nilainya menjadi Rp98 juta, di kisaran itu. Makanya, ini dikonsultasikan Tedy Sutendi di BNPB dan KPK, bahwa itu melanggar aturan.

“Sebab belum terbentuk BPBD, makanya rekening PPTK itu ilegal,” ujar Tedy Sutendi menirukan ucapan pihak BNPB.

Pihak BNPB mengaku salut dengan konsultasi Komisi B DPRD Limapuluh Kota ini. Apalagi, KPK sendiri mengatakan bahwa ini adalah kasus pertama yang berani dikonsultasikan masyarakat ke pihak KPK.

“Kapan lagi selaku warga negara berjuang untuk rakyat. Ini kasus perdana, KPK siap mengejar,” aku Tedy Sutendi kemarin.

 

RAIH AWARD

Jumat, 25 Maret mendatang, Tedy Sutendi berhak atas penghargaan Citra Prestasi Anak Bangsa. Penghargaan Executive & Professional Golden Award 2011, ini diraih Tedy Sutendi atas komitmennya demi masyarakat Limapuluh Kota.

Citra Prestasi Anak Bangsa Award ini diberikan kepada Tedy Sutendi atas komitmennya membela hak dan kepentingan masyarakat Limapuluh Kota. Tidak itu saja, diinformasikan panitia, bahwa nilai plus Tedy Sutendi juga banyak yang termediasikan kinerjanya dan direport dengan baik.

GELAR MUSIK FESTIVAL 4 LOKASI

Jelang HUT Forkemp50 ke-6

NGALAU INDAH —


Tak mau berhenti berkreasi. Inilah kiranya alasan utama dijadwalkan Musik Festival Road to Final yang diselenggarakan di 4 lokasi.

Forum Kreatif Muda Payakumbuh dan Limapuluh Kota (Forkemp50) yang segera akan berusia ke-6 tahun menggeber festival musik dimulai Sabtu (26/3) depan di Muaro Paiti, Kapur IX.

Jauhnya? Ya, bergerak dari gelaran iven di Muaro Paiti dengan 20 band peserta, lalu beranjak ke Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh di 3 April mendatang.

Setelah itu, festival musik yang didukung sepenuhnya oleh Hits Mild ini, memburu peserta sampai ke Situjuah di sesi ketiga pada 10 April. Sampai di sana, belum selesai, lo.

Grand final di 16 April dilangsungkan di Ngalau Indah, akan menampilkan band-band terbaik di tiga sesi sebelumnya. Insert peserta yang Rp100 ribu berhak atas penampilan 2 lagu bebas kualifikasi pop rock.

Di tiap sesi akan ditampilkan Five Blitz Band, Ninety Band, As”Cope Band dan Dance yang tampil menghibur seluruh masyarakat di seluruh venue festival. Mulai dari Muaro Paiti, Simalanggang, Situjuah dan Ngalau Indah Payakumbuh.

Panitia pelaksana, Rangga dan Rudi mengatakan persiapan telah dilakukan sebaik mungkin. Pentas, soundsystem, sampai publikasi telah dilakukan. Memang, setiap kegiatan Forkemp50 dilaksanakan tak pernah sepi penonton.

“Apalagi festival musik seperti ini, bakal ramai. Tua, muda, kanak-kanak akan meramaikan iven road to final ini. Kita nantikan bersama,” aku Rudi dan Rangga.

Panitia menyiapkan doorprise satu unit iPod, juara pertama hadiah tropi, piagam dan uang tunai Rp1 juta, juara kedua hadiah tropi, piagam dan uang tunai Rp750 ribu serta juara tiga dengan hadiah tropi, piagam dan uang tunai Rp500 ribu.

Tertarik untuk ikut serta di tiga lokasi ini, silakan kontak ke panitia di nomor 085643326372 dan 085263300677. Panitia juga membuka meja pendaftaran di Sekretariat Forkemp50 di Ngalau Indah Payakumbuh.

“Pokoknya bakal seru habis. Bakal habis-habisan. Alias rugi besar kalau nggak ikut,” jamin Rangga dan Rudi menyemangati.

BPKB VIAR BERNILAI JUAL

MUNGKA, METRO —


 

Terobosan baru kembali digegerkan sepeda motor hebat harga hemat, Viar. Hari ini, bahkan telah bisa BPKB motor dijaminkan di Bank untuk pengembangan usaha lainnya.

 

Di usia ke-11 tahun, sepeda motor Viar secara konsisten terus memenuhi kebutuhan alat transportasi masyarakat. Harga murah, angsuran rendah tapi berkualitas tetap dipertahankan.

 

“Viar kian mengembangkan jaringan penjualan dan jaringan service-nya. Terbukti saat ini Viar sudah ada hampir di setiap kecamatan,” ujar Deddi Rinaldi yang Marketing Head Wilayah Payakumbu di Padang.

 

Misi Viar khususnya di Maret dan April adalah melakukan canvasing atau berkeliling langsung ke sub dealer dan konsumen serta calon konsumen di wilayah. Kenanga Motor di Mungka Limapuluh Kota dilibatkan.

 

Sejak melakukan kegiatan canvasing Kenanga Motor
ramai dikunjungi calon konsumen. Hardiyanto sang pemilik Dealer Kenanga Motor merasa senang.

 

“Hampir setiap hari kami lakukan canvasing. Sasaran kita adalah hari-hari pasar di setiap Kecamatan. Tujuannya adalah menginformasikan kepada masyarakat tentang program promosi Viar saat ini,” aku Hardiyanto.

 

Promo yang menarik di bulan ini, Viar mengadakan promosi angsuran murah. Hanya membayar DP Rp850 ribu serta angsuran yang hanya Rp352 ribu motor sudah di tangan konsumen.

 

“Pembiayaan segini saya pikir cukup terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan per bulannya di bawah Rp 1 juta,” tukas Deddi.

 

Apalagi Leasing Adira Finance sebagai perusahaan pembiayaan betul-betul menyokong Viar. Rahmad Iswandi sebagai Credit Marketing Head Adira Finance untuk wilayah Bukittinggi & Payakumbuh mengatakan bahwa Adira senang membiayai Viar karena selain dari sisi volume terus menunjukkan grafik peningakatan penjualan. Hal penting lainnya, ternyata tingkat kemacetan kredit (FID Compre) sangat kecil, hanya 1,9 persen saja.

 

BISA DIGADAI

 

Saat ini BPKB sepeda motor Viar sudah dapat dijadikan jaminan untuk meminjam uang. Bonafitnya, bisa di Bank Rakyat Indonesia.

 

Deddi Rinaldi mengatakan, salah satu konsumennya telah berhasil menjaminkan BPKB ke BRI, Ibu Yatimis yang beralamat di Jorong Mungka Tangah Kenagarian Mungka Limapuluh Kota.

 

“Saya menjaminkan BPKB tersebut untuk mengembangkan usaha ternak ayam saya. Alhamdulillah saya mendapatkan pinjaman sebesar Rp6 juta dengan menjaminkan BPKB sepeda motor Viar tahun 2008 milik saya,” aku Yatimis bersemangat.

17 RANPERDA, DISAHKAN

DPRD SELESAIKAN TUGAS CEPAT

 

— SOEKARNO HATTA —


 

 

17 Ranperda disahkan oleh Pemerintah dan DPRD Kota Payakumbuh, Jumat (18/3) kemarin. Ketua DPRD Wilman Singkuan bersama Wawako Syamsul Bahri menandatangi berita acara pengesahan di depan Muspida dan SKPD serta anggota DPRD lainnya.

 

19 Raperda yang awalnya diajukan, Ranperda Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ranperda tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh ternyata tidak mendapat persetujuan DPRD.

 

Alasannya, seharusnya Di Ranperda Penggabungan Kelurahan, mekanisme penggabungan kelurahan diperjelas, kurangnya sosialisasi, serta hasil hearing Pansus I dengan masyarakat umumnya menolak dengan alasan; kesulitan untuk menamai kelurahan, kesulitan untuk menentukan ibukota kelurahan, ditinjau dari segi pelayanan belum tentu akan baik, ditinjau dari segi kesejahteraan belum tentu akan meningkat, dan alasan sosiologis lainnya.

 

“Sedang untuk pemekaran, penggabungan kelurahan sebaiknya aspirasi dari masyarakat (sesuai Permendagri No. 31 tahun 2006),” ujar Syafrizal yang menjadi juru bicara DPRD.

 

Sementara itu, Ranperda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Ranperda tentang Pajak Air Tanah; Ranperda tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Ranperda tentang Kawasan Dilarang Merokok; Ranperda tentang Pajak Penerangan Jalan; Ranperda tentang Pajak Hotel; Ranperda tentang Pajak Hiburan; Ranperda tentang Pajak Reklame; Ranperda tentang Pajak Parkir, disetujui DPRD.

 

Selanjutnya, Ranperda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Ranperda tentang Pajak Restoran; Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025; Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2008-2012.

 

Sementara itu, juga disetujui Ranperda perubahan Perda Payakumbuh, tentang Organisasi dan Tata Kerja beberapa SKPD, masing-masing Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

 

Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh; Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Payakumbuh, Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kota Payakumbuh.

 

 

 

LAPORAN PROSES PEMBAHASAN

19 (SEMBILAN BELAS) RANPERDA

KOTA PAYAKUMBUH

——————————————————————————————————————————————————————————

 

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh

Yth. Sdr. Muspida Kota Payakumbuh

Yth. Sdr. Sekda, Sekwan, Asisten, Staf Ahli ,Kepala Dinas, Badan, Kantor,UPTD / BLUD, Bagian, Camat dan Lurah se-Kota Payakumbuh.

Yth. Sdr Kepala BUMN,BUMD se Kota Payakumbuh.,

Yth. Ketua LKAAM, KAN, Bundo Kanduang, serta Pimpinan Parpol, Ormas dan LSM se-Kota Payakumbuh.

Yth. Sdr. Wartawan dan hadirin hadirat yang berbahagia.

 

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan dan kesehatan yang cukup untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh pada hari ini.

Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjasa membimbing dan membawa umat dari kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang beradab seperti adanya sekarang ini. Semoga kita dapat mencontoh dan mengamalkan kepemimpinan beliau, untuk kebahagiaan dunia dan ukhrawi.

Seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Laporan tentang Proses dan Hasil Pembicaraan Tingkat II terhadap Pembahasan Ranperda tentang :

  1. Ranperda tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  2. Ranperda tentang Kawasan Dilarang Merokok.
  3. Ranperda tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kota Payakumbuh Masa Bakti 2009-2014.
  4. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
  5. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
  6. Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
  7. Ranperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.
  8. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  9. Ranperda Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh.
  10. Ranperda tentang Pajak Air Tanah.
  11. Ranperda tentang Pajak Hotel.
  12. Ranperda tentang Pajak Reklame.
  13. Ranperda tentang Pajak Penerangan Jalan.
  14. Ranperda tentang Pajak Hiburan.
  15. Ranperda tentang Pajak Parkir.
  16. Ranperda tentang RPJMD.
  17. Ranperda tentang RPJPD.
  18. Ranperda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  19. Ranperda tentang Pajak Restoran.

     

Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang mulia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Sdr. Walikota Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 yang lalu, telah menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 19 (Sembilan belas) Ranperda Kota Payakumbuh Tahun 2011, dan telah dibahas dalam Rapat-rapat DPRD berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Sesuai dengan mekanisme pembahasan suatu Ranperda, yang diatur dalam pasal 115 Peraturan DPRD Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2010, tentang Tata Tertib DPRD Kota Payakumbuh, ada 2 tingkat pembicaraan yang harus dilalui :

Tingkat I    : Penjelasan Kepala Daerah di depan Rapat Paripurna Dewan dalam bentuk Nota Penjelasan

    :    Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

    : Pembahasan dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Tingkat II    :    Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :

        a. Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi / pimpinan gabungan komisi,pimpinan panitia khusus,yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan dalam rapat kerja.

        b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

    : Pendapat / Sambutan Kepala Daerah.

Pembicaraan Tingkat I, sudah berlangsung semenjak tanggal 06 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 seperti agenda yang telah disampaikan oleh Yth. Pimpinan Rapat terdahulu.

Dan baru pada hari ini Jumat tanggal 18 Maret 2011, Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap 19 (Sembilan belas) Ranperda Kota Payakumbuh yang didahului dengan penyampaian Laporan Proses Pembahasan 19 (Sembilan belas) Ranperda Kota Payakumbuh.

 

Sdr. Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Muspida serta hadirin yang berbahagia.

 

Selanjutnya mengenai Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat II tersebut kami sampaikan sebagai berikut :

 

  1. P R O S E S.

     

Pembicaraan Tingkat II khususnya Rapat Kerja antara Pansus DPRD dengan Tim Ranperda berlangsung cukup serius tetapi sedikit agak rilek dikarenakan suasana pembahasan diwarnai oleh rasa kebersamaan yang cukup tinggi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari komitmen yang dibangun oleh Dewan dengan Tim Ranperda.

 

B. HASIL DAN KESEPAKATAN

 

    Dari perjalanan Rapat Kerja Pansus Dewan dengan Tim Penyusun Ranperda Kota Payakumbuh, untuk Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat Dewan memberikan kesempatan kepada Tim untuk penyempurnaannya dan menyesuaikan draf Ranperda yang dianggap masih belum mengakomodir aturan atau payung hukum yang baru sesuai substansi suatu produk hukum ( Ranperda ) yang akan dilahirkan nantinya. Dari hal tersebut lahirlah kesepakatan/komitmen yang antara lain sebagai berikut :

UMUM :

 

  • Tahun pada nomor setiap Ranperda yang semula Tahun 2010 menjadi Tahun 2011.
  • Ketentuan Umum disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Ketentuan Pidana pada ayat (1) dan (2) setiap Ranperda dirobah menjadi :
    • Pada ayat (1) pidana kurungan paling lama 3 bulan.
    • Pada ayat (2) Pidana kurungan paling lama 6 bulan.
  • Setiap Ranperda dimuat Penjelasan Umum dan Pasal demi Pasal.

     

RANPERDA

 

  1. Ranperda tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh.
    1. Mekanisme penggabungan kelurahan di perjelas.
    2. Kurang Sosialisasi.
    3. Hasil Hearing Pansus I dengan masyarakat umumnya menolak dengan alasan:
  • Kesulitan untuk menamai kelurahan.
  • Kesulitan untuk menentukan ibukota kelurahan.
  • Ditinjau dari segi pelayanan belum tentu akan baik.
  • Ditinjau dari segi kesejahteraan belum tentu akan meningkat.
  • Dan alasan sosiologis lainnya.
  1. Untuk Pemekaran, Penggabungan, kelurahan sebaiknya aspirasi dari masyarakat (sesuai Permendagri No. 31 tahun 2006).

     

  1. Ranperda Bantuan Keuangan pada Partai politik.
    1. Periode / masa bhakti pada Ranperda ditiadakan
    2. Pada seluruh Ranperda konsideran mengingat seperti UU No. 8 tahun 1956 dan UU No. 10 tahun 2004 di cantumkan.
    3. Konsideran mengingat angka 7 ditiadakan
    4. Bab III pasal 3 (I) tahun 2004 dihapus selanjutnya di tambah dan di baca “tahun berjalan yang mendapat kursi di DPRD”
    5. Setiap ayat pada seluruh ranperda harus pakai tanda kurung buka tutup.
    6. Bab IV pasal 5 ( I) harus jelas penggunaan dana untuk apa. (mencantumkan tujuan Penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai.).

       

  2. Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 3 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

    Pada Dinas Pendidikan karena ada Penambahan UPTD di Kecamatan harus di jelaskan eseloneringnya.

     

  3. Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

    Jabatan fungsional pada Inspektorat yaitu untuk Auditor Ahli, Auditor Utama, Auditor Pratama dan Auditor harus ada kriterianya.

     

  4. Ranperda Badan Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Payakumbuh.

    Nomenklatur
    disarankan dirubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana.

 

  1. Ranperda Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.

    Nomenklatur
    disarankan dirubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 

  1. Pajak Hotel.
    1. Konsideran Mengingat pada Nomor 16 ditambahkan dengan Perda RT/RW.
    2. Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan yang dimaksud Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
    3. Nomor 7 Pasal 1 Ketentuan Umum, kata serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, dihapus.
    4. Pemberian Nomor ayat dikurung.
    5. Pasal 2 ayat (4) huruf b, ditambah kata rumah kos, sehingga berbunyi : “b. Jasa Sewa apartemen, kondominium, rumah kos dan sejenisnya.”
    6. Pasal 2 ayat (4) huruf c, diterangkan dan dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal.
    7. Kalimat ditetapkan oleh Walikota pada Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2) Pasal 16 ayat (3), Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) diganti dengan kalimat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

       

  2. Pajak Restoran
    1. Kalimat ditetapkan oleh Walikota pada Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (5) Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) diganta dengan kalimat Peraturan Walikota.
    2. Kata Bar pada pasal 1 ayat 7 dihapus dan ditambahkan pengertian Bar pada angka 8, yang berbunyi : Bar adalah Fasilitas tempat menyediakan minuman yan dipungut bayaran, tidak boleh menyediakan minuman keras atau berakohol.
    3. Pasal 7 ayat (1) kata takwin diganti kalender.

 

  1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    1. Konsideran Mengingat angka 16, 17 dan 18, diganti dengan Perda yang berlaku sekarang.
    2. Pasal 1 angka 8 dihapus.
    3. Pasal 2 ayat (1) kata dan Pengolahan dihapus.
    4. Pasal 2 ayat (2) disesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Potensi Daerah.
    5. Pasal 5 ayat (1) dihapus, diganti dengan kalimat Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
    6. Kata dan dioleh pada Pasal 6 diganti dengan yang berada.
    7. Kalimat ditetapkan oleh Walikota pada Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 24 ayat (2), diganti dengan kalimat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
    8. Pasal 32 Kalimat oleh Walikota Payakumbuh diganti dengan kalimat dengan Peraturan Walikota.

       

  2. Pajak Hiburan
    1. Pasal 2 ayat (3) huruf a, kata rental video dan sejenisnya dihapus.
    2. Pasal 2 ayat (3) huruf e, kata diskotik dihapus.
    3. Pasal 2 ayat (3) huruf I, ditambah kota tempat urut setelah panti pijat.
    4. Pasal 5 ayat (1) kalimat rental video dan sejenisnya dihapus, serta pada ayat (5) kata diskotik dihapus. Begitu juga pada ayat (11) kata warnet dihapus.
    5. Pasal 7 kata takwin diganti kalender.
    6. Kalimat ditetapkan oleh Walikota pada Pasal 11 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), diganti dengan kalimat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
    7. BAB XIV Ketentuan Pidana Khusus dihapus/dihilangkan.
    8. Ketentuan pidana disesuaikan dengan Perda lainnya.
    9. Pasal 29 dihapus/ dihilangkan.

     

  3. Pajak Parkir
    1. Ditambah satu BAB yaitu Sanksi Pidana.
    2. Pasal 10 kalimat sebbagaimana dimaksud ayat (1) dihapus.
    3. Pasal 11 kalimat oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh, dihapus dan diganti dengan Peraturan Walikota.
    4. Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011, diganti degan Peraturan ii berlaku sejak tanggal diundangkan.

       

  4. Pajak Penerangan Jalan
    1. Nomor ayat dikurung.
    2. Pasal 5 ayat (3) dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal.
    3. Kalimat ditetapkan oleh Walikota pada pasal 15 ayat (5) diganti dengan ditetapkan Peraturan Walikota.
    4. Keadaan diluar kuasanya, pada pasal 17 ayat (4), dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal.
    5. Ketentuan Pidana disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang lain.
    6. Diantara kata sepanjang dengan pelaksanaanya pada pasal 30 ditambah kata teknis.

       

  5. Pajak Reklame
    1. Pasal 1 Ketentuan Umum disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    2. Pasal 2 Objek Pajak dan Pacu Kuda ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
    3. Untuk Tanda Pengenal, batasan dan ukuran diatur Peraturan Walikota.
    4. Pasal 3 ditambah satu ayat yaitu yang mengatur kegiatan Parpol, Pilkada diatur dengan Peraturan Walikota.
    5. Gudang dan kendaraan Rokok akan dikenakan pada Retribusi Izin Usaha (SITU).

       

  6. Pajak Air Tanah
    1. Pasal 3 ayat (2) huruf a ditambahkan kata peternakan ayam.
    2. Ketentuan pidana disamakan dengan Perda yang lainnya.
    3. BAB XIV ketentuan khusus dihilangkan.
    4. Ketentuan penutup peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011, diganti dengan Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

       

  7. Ranperda tentang KAWASAN DILARANG MEROKOK
  • Judul Ranperda dirobah menjadi ” KAWASAN TANPA ROKOK “. Berdasarkan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.
  • Menyiapakan dengan segera Peraturan Walikota Payakumbuh sabagai Ketentuan atau Petunjuk Teknis dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

 

  1. Ranperda tentang Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan

Pada Prinsipnya dapat disetujui, dengan catatan ;

  • Sesuai dengan UU No. 28/2010, bahwa Pemungutan BPHTB bisa dilaksanakan setelah adanya Peraturan Daerah ( PERDA)
  • Semenjak terhitung Januari 2010 sampai ditetapkannya Perda ini, Pajak yang telah terpungut harus dikembalikan kepada Wajib Pajak.

 

 

  1. Ranperda tentang RPJMD dan RPJPD

Pada Prinsipnya dapat Disetujui, dengan Catatan ;

Apabila TIM Ranperda sudah melakukan KONSULTASI ke Biro Hukum Prop. Sumatera Barat , dan disesuaikan Sistimatika Penulisan. Seperti tertuang dalam Peraturan Manteri Dalam Nagari No. 54 Tahun 2010.

 

  1. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    1. Ranperda ini belum bisa disetujui menjadi Peraturan Daerah, berhubungan belum adanya Perturan Pemerintah ( PP ) terhadap Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009.
    2. Harus dapat menyiapakan RPPLH ( Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ) sebelum PERDA ini disahkan.

 

C.PENDAPAT FRAKSI

    Dari pelaksanaan rapat paripurna sepihak dalam rangka penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap 19 (Sembilan Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh ini masing-masing fraksi telah menyampaikan dan memberikan saran dan pendapat sbb:

    

  1. Fraksi BPR.

 

  1. Ranperda tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

    Fraksi BPR menyetujui Ranperda BPHTB untuk disyahkan menjadi Peraturan Daerah, akan tetapi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2010 serta Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka kami minta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengembalikan Pajak BPHTB kepada masyarakat yang telah dipungut dan masuk ke kas daerah, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 hingga Perda ini diundangkan, karena nyata-nyata Pungutan BPHTB pada masa transisi adalah illegal dan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

     

  2. Ranperda tentang Pajak Air Tanah

    Fraksi BPR menyetujui Ranperda tentang Pajak Air Tanah untuk disyahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh, Fraksi BPR merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk meneliti dan mensurvey seluruh potensi sumber mata air dan sumber air bersih yang tersebar di Kota Payakumbuh untuk dimanfaatkan semaksimalnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kami memiliki beberapa data dan catatan potensi mata air yang dapat diteliti dan dikembangkan oleh pemerintah.

     

  3. Ranperda tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kota Payakumbuh Masa Bakti 2009-2014.

    Fraksi BPR menyetujui Ranperda tetang Bantuan Keuangan pada Partai Politik untuk disyahkan menjadi Ranperda, Fraksi BPR meminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengatur system penditribusian bantuan keuangan kepada partai politik pada awal tahun anggaran (pada triwulan pertama) sehingga partai politik dapat memanfaatkan secara maksimal dana bantuan keuangan parpol dicairkan pada akhir tahun, sehingga parpol kesulitan dalam pendanaan operasional dan kegiatan.

     

  4. Ranperda tentang Kawasan Dilarang Merokok.

    Fraksi BPR menyetujui Ranperda tentang Kawasan Dilarang Merokok untuk disyahkan menjadi Peraturan Daerah, namun judul Perda disesuaikan dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yaitu Perda Kawasan Tanpa Rokok.

     

     

  5. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Fraksi BPR sangat komit dengan usaha kita bersama dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kedepan kami rekomendasikan kiranya Pemerintah Kota Payakumbuh segera menerbitkan Perwako tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disebabkan oleh karana UU No.32 Tahun 2009 belum di lengkapi dengan peraturan Pemerintah ( PP ) , serta karena Kota Payakumbuh belum menyiapkan RPPLH, maka Ranperda ini untuk sementara dikembalikan lagi kepada Pihak Eksekutif.

     

  6. Ranperda Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh.

    Berdasarkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan , maka Fraksi BPR berpendapat bahwa Ranperda ini perlu memperhatikan aspirasi masyarakat , artinya Frkasi BPR menyarankan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang hal ini pada masyarakat, Seharusnya Ranperda yang diajukan memuat secara kongkrit usulan dari kelurahan yang akan digabung/ dibentuk/ dihapus . Pedoman kita adalah Perda tentang pemekaran Kecamatan yang telah di laksanakan pada tahun 2008 di kota Payakumbuh . Fraksi BPR menyatakan bahwa Ranperda ini untuk sementara dikembaliakan lagi kepada Pihak Eksekutif.

 

Sedangkan untuk :

  1. Ranperda Tentang Pajak Penerangan Jalan.
  2. Ranperda Tentang Pajak Hotel.
  3. Ranperda Tentang Pajak hiburan.
  4. Ranperda Tentang Pajak Reklame.
  5. Ranperda Tentang Pajak Parkir.
  6. Ranperda Tentang Pajak Mineral Buakan Logam dan Baja.
  7. Ranperda Tentang Pajak Restoran.

 

Tujuh buah Ranperda Tentang Pajak ini sangat mendesak untuk ditetapkan manjadi Perda sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 , UU No. 33 Tahu 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 34 Tahun 2000. Fraksi BPR berpendapat bahwa ketujuh Ranperda diatas sangat penting untuk segera disyahkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ) . Fraksi BPR menyetujui ketujuh ranperda diatas untuk disyahkan menjadi perda , dengan suatu catatan bahwa seluruh perubahan /koreksi hasil pembahasan Pansus.2 merupakan acuan dan pedoman yang sangat kita hormati bersama.

 

  1. Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025.

    Fraksi BPR menerima ranperda RPJPD kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 disyahkan menjadi Perda dengan suatu catatan bahwa proses dan sistematika penulisan disesuaikan dengan Permendagri No.54 Tahun 2010.

     

  2. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2008-2012;Fraksi BPR menerima ranperda RPJMD kota Payakumbuh Tahun 2008-212 disyahkan menjadi Perda dengan suatu cacatan bahwa proses dan sistematika penulisan disesuaikan dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010.

 

Selanjutnya untuk :

  1. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
  2. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektrat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

 

  1. Ranperda Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Payakumbuh.

 

  1. Ranperda Tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kota Payakumbuh.

 

Menyangkut empat buah Ranperda diatas, yang merupakan revisi Perda yang telah ada , maka Fraksi BPR berpendapat bahwa empat buah Ranperda tersebut dapat disyahkan menjadi Perda dengan catatan sbb:

  1. Pada Dinas Pendidikan , karena ada penambahan UPTD di kecematan harus di jelaskan eseloneringya.
  2. Jabatan fungsional pada Inspektrat yaitu Auditor Ahli. Auditor Utama., Auditor Pratama dan Auditor ,harus ada penjelasan kriterianya.
  3. Nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa di robah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana.
  4. Nomenklatur Badan pelayanan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal dirubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 

  1. Fraksi PKS.

     

Dari 19 (Sembilan belas) ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, Fraksi PKS menyetujui 17 (tujuh belas) ranperda yaitu :

  1. Ranperda tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  2. Ranperda tentang Kawasan Dilarang Merokok.
  3. Ranperda tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kota Payakumbuh Masa Bakti 2009-2014.
  4. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
  5. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
  6. Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
  7. Ranperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.
  8. Ranperda tentang Pajak Air Tanah.
  9. Ranperda tentang Pajak Hotel.
  10. Ranperda tentang Pajak Reklame.
  11. Ranperda tentang Pajak Penerangan Jalan.
  12. Ranperda tentang Pajak Hiburan.
  13. Ranperda tentang Pajak Parkir.
  14. Ranperda tentang RPJMD.
  15. Ranperda tentang RPJPD.
  16. Ranperda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  17. Ranperda tentang Pajak Restoran.

     

Sedangkan untuk :

  1. Ranperda Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh. Fraksi Partai PKS belum dapat menyetujui karena walapun secara yuridis dan formil aspeknya telah terpenuhi namun secara sosiologis masyarakat tidak menyetujui untuk digabungkan. Untuk itu kami dari Fraksi PKS menyarankan kepada Tim Raperda untuk mengkaji ulang tentang Ranperda ini.

     

  2. Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kami dari Fraksi PKS juga belum dapat menyetujui untuk dijadikan Perda karena secara Yuridis Ranperda ini belum ada peraturan pemerintah (PP) terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 agar dapat menyiapkan RPPLH (Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

 

  1. Fraksi PPP.

 

  1. Ranperda tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan UUD 28 Tahun 2009 tentang PBHTB. Yang intinya adalah; Kewenangan pada mulanya adalah Kewenangan Pusat maka sejak diterbitkan UU ini, maka pemerintah pusat memberikan Kewenangan lebih luas untuk PBHTB kepemerintah daerah. Sehingga terhitung Januari 2011 Pemerintah Kab/Kota. Sudah seharusnya melakukan pemungutan terhadap PBHTB. Dengan ketentuan, harus ada perdanya terlebih dahulu, kami Sepakat bahwa Ranperda PBHTB dijadikan Perda PBHTB . Dengan ketentuan : Bahwa pemda sudah semestinya menyiapkan perangkatnya dalam melayani masyarakat yang berhubungan dengan PBHTB.

  1. Ranperda tentang Pajak Air Tanah.

Pajak air tanah juga sama dengan PBHTB sesuai dengan UU 28 Tahun 2009 semestinya juga sudah harus ada perda nya, mulai dari 1 Januari 2011 maka kewenangannya juga di serahkan ke Pemerintah Daerah. Jadi kami Fraksi PPP DPRD Kota Payakumbuh Setuju Ranperda ini di jadikan Perda sesuai dengan beberapa perobahan yang telah kita sepekati pada rapat kerja Pansus dengan Tim pembuat Ranperda.

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik

Berdasarkan Permendagri No 24 Tahun 2009 pasal 2 ayat 3, Menyatakan bahwa bantuan keuangan pada partai politik yang mendapat kursi di DPRD tidak lagi berdasarkan jumlah kursi tetapi berdasarkan jumlah perolehan suara yang di peroleh oleh partai Politik yang mendapat kursi di DPRD. Karena bantuan ini penganggarannya di anggarkan pada APBD. Maka Partai Politik yang menerima bantuan ini, juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Daerah, tentang penggunaan bantuan ini, kami Fraksi PPP setuju Ranperda ini dijadikan Perda dengan ketentuan sbb :

  1. Pada Perda ini dapat di cantumkan UU No. 8 Tahun 1956 dan UU No. Tahun 2004.
  2. Harus dijelaskan untuk apa penggunaannya dan mencantumkan tujuan penggunaan dana tersebut, dan disesuaikan dengan kesepakatan pada rapat kerja Tim dengan Pansus sebelumnya.
  3. Ranperda tentang Perlindangan dan Ppengelolaan Lingkungan Hidup.

Kami dari Fraksi PPP DPRD Kota Payakumbuh menyarankan kepada Pemerintah Daerah, bahwa sudah semestinya kita mempunyai Perda yang mengatur Lingkungan Hidup yang ada di Kota Payakumbuh, namun Ranperda ini belum bisa kita jadikan PERDA karena belum adanya Peraturan Pemerintah ( PP ) yang mengatur secara teknis terhadap Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, pada pasal 9 UU No. 32 Tahun 2009 ini juga harus dapat menyoapkan RPPLH. Sebelum Perdanya di sahkan. Dan juga kami menyarankan kepada pemerintah daerah, untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang lingkungan hidup ini, agar lebih di spesifikkan lagi. Supaya lebih jelas sasarannya, dan juga akan menambah PAD bagi daerah kita.

  1. Ranperda tentang Kawasan Dilarang merokok.

Pada
Ranperda Kawasan di larang merokok, kami dari Fraksi PPP DPRD Kota Payakumbuh. Setuju di tetap menjadi Perda dengan merobah judulnya : menjadi PERDA KAWASAN TANPA ASAP ROKOK. Yang telah di amanat kan oleh: UU kesehatan No.36 Tahun 2009 dan menyiapkan Perwako sebagai ketentuan atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dan mensosialisasikan ke masyarakat tentang Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, serta Bahaya dari Pecandu merokok. Sehingga masyarakat Kota Payakumbuh dapat Bebas dari Asap Rokok.

  1. Ranperda tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh.

Fraksi PPP DPRD Kota Payakumbuh belum dapat menyetujui Ranperda ini dijadikan PERDA, karena.

  1. Didalam Ranperda ini belum jelasnya mekanisme dari penggabungan kelurahan.
  2. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat maka tidak sependapat dengan Pemerintah daerah yang berencana untuk adanya penggabungan Kelurahan.
  3. Kalau dari hasil konsultasi seandainya kelurahan tidak digabung, tidak ada sangsi hukumnya.
  4. Dari hasil Hearing dengan masyarakat LPM, KAN secara umum kurang setuju untuk adanya penggabungan kelurahan karna menimbulkan beberapa kesulitan di lapangan terhadap palayanan ke masyarakat tsb.

     

Selanjutnya untuk :

  1. Ranperda tentang Pajak Penerangan Jalan
  2. Ranperda tentang Pajak Hotel
  3. Ranperda tentang Pajak Hiburan
  4. Ranperda tentang Pajak Reklame
  5. Ranperda tentang Pajak Parkir
  6. Ranperda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  7. Ranperda tentang Pajak Restoran

Fraksi PPP DPRD Kota Payakumbuh setuju untuk dijadikan Peraturan Daerah, sesuai dengan Rapat kerja tim dengan pansus, maka semua perubahan – perubahan yang telah kita sepakati, harus kita tuangkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

  1. Ranperda tentang RPJPD

Pada Ranperda RPJPD Kota Payakumbuh yang berdasarkan UU No. 17 tahun 2007 merupakan acuan dalam pembentukan RPJPD Kota Payakumbuh.

Pada RPJPD 2005 – 2025 kami Fraksi PPP Setuju di jadikan Perda karena sudah merupakan suatu keharusan untuk pembangunan Kota Payakumbuh dengan jangka waktu panjang, sesuai UU 26 Tahun 2007 dalam penataan ruangan harus ada Singronisasi dengan RT/TW.

 

  1. Ranperda tentang PPJMD Kota Payakumbuh.

Perubahan dari RPMD, kami juga setuju Ranperda RPJMD di jadikan Perda, kalau memang sudah dilakukan konsultasi dan selanjutnya Tim pembuat Ranperda juga harus melakukan penyesuaiyan peyusunannya berdasarkan UU No. 54 Tahun 2010.

  1. Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daeah Kota Payakumbuh no. 03 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Ranperda
tentang perubahan atas Peraturan Daeah Kota Payakumbuh no. 03 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Kami dari Fraksi PPP setuju dirobah dan dijadikan Perda. pada dinas pendidikan, karena ada penambahan UPTD di kecematan, harus di jelaskan eseloneringnya.

Selanjutnya untuk :

  1. Ranperda tentang perobahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No.4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh.

     

  2. Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Payakumbuh.

     

  3. Ranperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah kota Payakumbuh.

juga dapat disetujui menjadi Perda, dengan Catatan perobahan-perobahan nya yang telah disepakati dan disetujui dalam Rapat Kerja antara Tim pembuat Ranperda dengan Pansus yang berlalu.

  1. Fraksi Partai Golkar.

 

Fraksi Partai Golkar dapat menerima 17 Ranperda dengan catatan isinya disesuakan dengan hasil pembahasan masing-masing Pansus yang telah disepakati dengan Tim Penyusun Ranperda. Ranperda tersebut antara lain :

  1. Ranperda tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  2. Ranperda tentang Kawasan Dilarang Merokok.
  3. Ranperda tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kota Payakumbuh Masa Bakti 2009-2014.
  4. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
  5. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
  6. Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
  7. Ranperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.
  8. Ranperda tentang Pajak Air Tanah.
  9. Ranperda tentang Pajak Hotel.
  10. Ranperda tentang Pajak Reklame.
  11. Ranperda tentang Pajak Penerangan Jalan.
  12. Ranperda tentang Pajak Hiburan.
  13. Ranperda tentang Pajak Parkir.
  14. Ranperda tentang RPJMD.
  15. Ranperda tentang RPJPD.
  16. Ranperda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  17. Ranperda tentang Pajak Restoran.

     

Selanjutnya untuk :

  1. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fraksi Partai Golkar juga dapat menerimanya karena ini sangat menyangkut kepentingan orang banyak dengan catatan kebijakan selanjutnya kami serahkan kepada pihak eksekutif.

     

Sedangkan untuk Ranperda :

  1. Ranperda tentang Pembentukan , Penggabungan, Penghapusan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh, dengan suara bulat belum dapat kami terima atau dengan kata lain kita tunda dulu dengan catatan :
    1. Judul Ranperda judul kurang tegas.sementara yang diinginkan Cuma satu yaitu : Penggabungan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh.
    2. Mekanisme penggabungan kelurahan yang diinginkan itu masih kurang jelas.
    3. Sosialisasi terhadap rencana penggabungan kelurahan sebelum pembahasan Ranperda ini masih kurang mantap.
    4. Landasan Sosiologis belum terpenuhi berdasarkan hasil hearing dengan tokoh masyarakat (Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Generasi Muda , LPM) maka masukan-masukan yang diterima cenderung kurang menyetujui atau menolak.

       

    1. Fraksi PAN.

 

Dari 19 Ranperda yang diajukan Fraksi Partai PAN dapat menyetujui 17 Ranperda dengan perubahan yang telah disepakati pada pembehasan masing-masing Pansus, antara lain :

  1. Ranperda tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  2. Ranperda tentang Kawasan Dilarang Merokok.
  3. Ranperda tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kota Payakumbuh Masa Bakti 2009-2014.
  4. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
  5. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
  6. Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
  7. Ranperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.
  8. Ranperda tentang Pajak Air Tanah.
  9. Ranperda tentang Pajak Hotel.
  10. Ranperda tentang Pajak Reklame.
  11. Ranperda tentang Pajak Penerangan Jalan.
  12. Ranperda tentang Pajak Hiburan.
  13. Ranperda tentang Pajak Parkir.
  14. Ranperda tentang RPJMD.
  15. Ranperda tentang RPJPD.
  16. Ranperda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  17. Ranperda tentang Pajak Restoran.

     

Selanjutnya untuk 2 Ranperda belum bisa disetujui dengan alasan :

  1. Ranperda tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh.
    1. Mekanisme penggabungan kelurahan harus di perjelas
    2. Kurangnya sosialisasi Regulasi kepada jajaran Pemerintahan apalagi terhadap masyarakat.
    3. Setelah melaksanakan dengar pendapat dengan masyarakat bahwa Ranperda ini belum bisa di jadikan PERDA.

       

  2. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    1. Ranperda ini belum di dukung dengan regulasi Peraturan Pemerintah terhadap UU No. 32 Tahun 2009.
    2. Belum disiapkannya RPPLH ( Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

  1. Fraksi Partai Demokrat.

     

Dari ke-19 Ranperda yang diajukan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, Fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui seluruhnya untuk dijadikan Perda dengan Perubahan yang telah disepakati berdasarkan hasil pembahasan masing-masing Pansus.

 

KESIMPULAN DAN SARAN.

 

Berdasarkan hasil pendapat masing-masing Fraksi DPRD Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan;

  1. 1 fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat menyetujui 19 ranperda untuk dijadikan Perda.
  2. 1 fraksi yaitu Fraksi Golkar menyetujui 17 ranperda untuk dijadikan Perda. 1 Ranperda dapat disetujui dengan catatan dan 1 ranperda lagi tidak dapat disetujui.
  3. 4 fraksi yaitu Fraksi PAN, BPR, PPP dan PKS menyetujui 17 Ranperda untuk dijadikan perda dan belum dapat menyetujui 2 Ranperda lainnya.

 

Demikianlah Laporan Proses Pembahasan dan pendapat Fraksi- fraksi terhadap 19 (Sembilan belas) Ranperda Kota Payakumbuh ini kami sampaikan. Jika ada dalam penyampaian laporan ini terdapat kekeliruan ataupun kesalahan penulisan agar dapat dibetulkan sesuai dengan kesepakatan. Kami menyadari sepenuhnya selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka kepada semua pihak kami minta maaf dan kepada Allah SWT kami minta ampun. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan.

Billahi Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb

 

    Payakumbuh, 18 Maret 2011,-

    DPRD KOTA PAYAKUMBUH

    Juru Bicara

 

 

    S Y A F R I Z A L

 

 

 

 

 

TEDY SUTENDI SAMPAI DI KPK

JAKARTA —


 

TEDY SUTENDI, KETUA KOMISI DPRD Limapuluh Kota akhirnya sampai Kamis (17/3) lalu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Masih belum diperoleh konfirmasi apakah kedatangan komisi ini untuk melaporkan, konsultasi atau sekedar bertamu di KPK. Persoalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi bahasan penting Komisi B, membawa mereka ke Jakarta sejak beberapa hari lalu.

 

Komisi B DPRD Limapuluh Kota yang diketuai oleh Tedy Sutendi, bersama Koordinator Ketua DPRD Darman Sahladi, juga telah mengunjungi Kantor Nasional Penanggulangan Bencana dan Komisi 8 DPR RI. Disebutkan sejak awal keberangkatan, berdasarkan bahasan di Komisi B tentang adanya kejanggalan dalam pelaksanaan BNPB dan dana yang diterima dari pusat, maka Komisi B menindaklanjutinya.

 

Bersama Tedy Sutendi juga berangkat 9 anggota Komisi dari 12 lainnya. Ke KPK ini Tedy Sutendi mengisi absensi atas kehadirannya bersama Ridha Illahi. Masuk ke pintu KPK, tidak bisa diikuti apakah yang dilakukan Komisi B, melaporkan kasus BPBD Limapuluh Kota, berkonsultasi, menyerahkan berkas-berkas temuan atau tujuan lainnya.

 

Sebab, sejak awal keberangkatan Komisi B memang bertujuan konsultasi lebih lanjut tentang BPBD Limapuluh Kota. Dilanjutkan dengan konsultasi ke Komisi 8 DPR RI yang memang mengurusi tentang persoalan bencana.

“Kami menyampaikan di BNPB dan Komisi 8 bahwa Limapuluh Kota adalah daerah rawan bencana. Seperti yang terjadi kini, di Pangkalan beberapa waktu lalu banjir besar, lalu di Maek longsor di 21 titik,” ujar Darman Sahladi.

Rp15,6 miliar anggaran BPBD Limapuluh Kota yang telah cair dan direalisasikan dalam bentuk 37 proyek penunjukan langsung senilai Rp4 miliar. Sedang selebihnya sedang ditenderkan.

“Menurut pengamatan kami, di kunjungan langsung ke lokasi-lokasi proyek yang dikerjakan, terdapat berbagai ketimpangan. Pertama, persoalan volume kerja yang kecil dibandingkan nilai proyek yang rata-rata Rp98 juta. Kedua, masalah penempatan lokasi proyek, banyak yang tidak menempati lokasi bencana sebenarnya,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Limapuluh Kota Tedy Sutendi menandaskan ke Rakyat Sumbar Utara, saat dua kali mengikuti kunjungan lapangan beberapa waktu lalu.

Di luar masalah teknis, bersama Kadinas PU Yusdianto Yuzwar dan Sekda Resman, saat mengunjungi lokasi kembali, dinyatakan kenapa tidak kontraktor lokal yang diberdayakan, kalaupun pengerjaan proyek hanya tambal sulam seperti yang dikerjakan. Memang, di plang proyek hanya disebutkan pengerjaan oleh kontraktor asal Bukittinggi sampai Solok.

“Kami memang tidak punya hak di pengawasan teknis, hanya permintaan kami berdayakanlah pengusaha lokal,” ujar anggota DPRD yang lain.

Komisi B DPRD Limapuluh Kota bahkan telah menggelar hearing tertutup dengan Kadinas PU dan Sekda. Saat Rakyat Sumbar Utara hendak mengikuti hearing, terhalang kondisi tertutup ini.

Dana bencana yang diperoleh Limapuluh Kota senilai Rp15.677.482.000,-. ini disebutkan Yusdianto saat jumpa pers jauh hari sebelum hearing Komisi B berdasar aturan yang sesuai. “Jika tidak sesuai, mana pula anggaran bisa cair ke daerah,” ungkap Yusdianto kala itu.

Namun, dialaskan oleh Darman Sahladi, terpisah, bahwa persoalan internal di tubuh daerah tidak akan digamblangkan dalam dua pertemuan di Jakarta ini. Pastinya, justru meminta agar makin diberikan perhatian tinggi oleh pusat agar kucuran bantuan lebih banyak lagi.

Soal adanya indikasi kecurangan yang diamati ini, tetap akan dilakukan penyelesaian. Namun, yang utama, menurut Darman Sahladi yang putra asli Muara Paiti pemerintah pusat tidak jadi jera membantu Limapuluh Kota sebab masalah di daerah ini.

Soal apakah kontelasi kedatangan Komisi B ke KPK, ketika ditanyakan ke Ridha Illahi, menjawab ketiga urusan; koordinasi, kunjungan atau melaporkan? Jawabnya, ketiga-tiganya bisa dikategorikan demikian.

 

Tedy Sutendi yang sore kemarin bisa dihubungi, mengatakan, kedatangannya bersama beberapa anggota DPRD lainnya atas nama pribadi. Tidak mengatasnamakan Komisi.

 

“Tidak salah kan kami datang. Sekedar bercerita, berkoordinasi, ada persoalan di daerah kita. Jika kemudian KPK menindaklanjuti, terserah KPK,” ujar Tedy Sutendi meluruskan.

TARGET BPBD, BENCANA MAEK USAI

ASYRWAN YUNUS KE LOKASI, PIMPIN KERJA TIM

MAEK —



Hingga Rabu (16/3) siang kemarin 5 titik terparah yang longsor di kawasan menuju dan daerah Maek, kecamatan Bukik Barisan masih sulit untuk dilewati kendaraan roda empat. Meski telah datang bantuan kendaraan 1 unit eskavator di hari pertama longsor, dua hari lalu, ditambah 1 unit loader, sore kemarin masih disebut bahwa akses masih belum seluruhnya terbaiki.

“Petugas kami dibantu aparat lainnya bekerja keras sejak pagi hari kedua longsor. Hingga hari ini, terus bekerja. Sayang, untuk komunikasi sulit dilakukan sebab tak ada sinyal hape di daerah ini,” aku Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Firmansyah.

Sementara itu, Wakil Bupati Asyrwan Yunus telah sampai pagi tadi ke lokasi bencana. Di lokasi bencana itu Wakil Bupati memimpin langsung proses pekerjaan pembersihan longsor.

Turunnya Asyrwan Yunus langsung menembus terisolirnya Maek. Sebab 21 titik di kawasan Bukik Barisan lumpuh berat. Tanah dan batu di tebing jalan runtuh. Sebab hujan deras bervolume tinggi yang mendera, Senin (14/3) malam, sekitar pukul 20.00 WIB, 21 titik mulai dari Jorong Timun sampai Maek yang 10 km tertimbun.

Firmansyah sendiri mengatakan sampai berita ini diturunkan, perkembangan proses pengerjaan terus dipantau. Meski informasi di lapangan terputus-putus dan tidak sempurna.

“Target Bupati, menebas terisolirnya jalan di 5 titik terparah besok sudah selesai seluruhnya. Target BPBD justru hari ini sudah bisa dilewati kendaraan roda empat kembali,” aku Firmansyah.

Selain alat beratm masyarakat sekitar,TNI, Polisi dan aparat lainnya bahu-membahu bekerja. Dua alat berat tak henti menggaruk tanah yang menimbun jalan.

Tanah yang turun dari tebing di tepi jalan, sementara jurang dalam di tepi lainnya cukup merepotkan tim yang bekerja.

Proses pengerjaan pasca bencana ini dilakukan dengan koordinasi langsung oleh BPBD Limapuluh Kota. “Insya Allah, sore ini telah siap. Kita berdoa bersama. Kami kerjakan secepatnya,” ujar Firmansyah, kemarin.

MAEK SULIT

Kawasan Maek, nagari yang terletak di Kecamatan Bukik Barisan di lembah keliling bukit-bukit. Jalan menuju ke Maek ini sulit sekali. Di waktu normal saja, aspal yang telah hancur dan jalan berlubang diawasi tepinya jurang dalam.

Kendaraan yang datang dan keluar, mesti dikendarai oleh sopir-sopir yang sigap. Sulitnya areal jalan menjadikan masyarakat Maek selama ini hidup dengan ketegaran.

Sulitnya kendaraan keluar masuk mengakibatkan arus ekonomi juga cukup sulit. Jalan yang sudah dibangun lama, belum diperbaiki.

Sementara, di jalan ini, tepinya sebelah satunya jurang, sebelahnya lagi tebing tanah tinggi. Meski diselingi batu-batu cadas, namun tanah perbukitan itu lunak dan rawan longsor jika hujan mendera deras.

Bupati Alis Marajo meminta agar penanganan bencana ini dipercepat. Sebab, tidakpun mengakibatkan korban jiwa, namun korban ekonomi akibat terputusnya jalan akan sangat berat.

DPRD KE BNPB DAN KOMISI 8 DPR RI, KONSULTASI BPBD

TEDY SUTENDI: HASIL TEMUAN KAMI BAWA

SARILAMAK —

Ketua Komisi B DPRD Limapuluh Kota, Tedy Sutendi hari ini sampai di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta. Kepergiannya bersama sembilan anggota Komisi B DPRD lainnya serta Koordinator Komisi B, yang Ketua DPRD Darman Sahladi guna mengkonsultasikan bantuan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Limapuluh Kota.

Saat dihubungi kemarin, Tedy Sutendi telah berada di Bandara Internasional Minangkabau siap menuju ke Jakarta. Darman Sahladi sendiri mengatakan bahwa keberangkatan Komisi B untuk berkonsultasi ke BNPB dan Komisi 8 DPR RI tentunya untuk berterima kasih atas diberi bantuan dana bencana.

“Kedua, kami ingin mengatakan dan menyampaikan langsung bahwa Limapuluh Kota adalah daerah rawan bencana. Seperti yang terjadi kini, di Pangkalan beberapa waktu lalu banjir besar, lalu di Maek kini telah longsor pula di 21 titik,” ujar Darman Sahladi dihubungi via ponselnya.

Rp15,6 miliar anggaran BPBD Limapuluh Kota yang telah cair dan direalisasikan dalam bentuk 37 proyek penunjukan langsung senilai Rp4 miliar. Sedang selebihnya sedang ditenderkan.

“Menurut pengamatan kami, di kunjungan langsung ke lokasi-lokasi proyek yang dikerjakan, terdapat berbagai ketimpangan. Pertama, persoalan volume kerja yang kecil dibandingkan nilai proyek yang rata-rata Rp98 juta. Kedua, masalah penempatan lokasi proyek, banyak yang tidak menempati lokasi bencana sebenarnya,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Limapuluh Kota Tedy Sutendi menandaskan ke Rakyat Sumbar Utara, saat dua kali mengikuti kunjungan lapangan beberapa waktu lalu.

Di luar masalah teknis, bersama Kadinas PU Yusdianto Yuzwar dan Sekda Resman, saat mengunjungi lokasi kembali, dinyatakan kenapa tidak kontraktor lokal yang diberdayakan, kalaupun pengerjaan proyek hanya tambal sulam seperti yang dikerjakan. Memang, di plang proyek hanya disebutkan pengerjaan oleh kontraktor asal Bukittinggi sampai Solok.

“Kami memang tidak punya hak di pengawasan teknis, hanya permintaan kami berdayakanlah pengusaha lokal,” ujar anggota DPRD yang lain.

Komisi B DPRD Limapuluh Kota bahkan telah menggelar hearing tertutup dengan Kadinas PU dan Sekda. Saat Rakyat Sumbar Utara hendak mengikuti hearing, terhalang kondisi tertutup ini.

Dana bencana yang diperoleh Limapuluh Kota senilai Rp15.677.482.000,-. ini disebutkan Yusdianto saat jumpa pers jauh hari sebelum hearing Komisi B berdasar aturan yang sesuai. “Jika tidak sesuai, mana pula anggaran bisa cair ke daerah,” ungkap Yusdianto kala itu.

Namun, dialaskan oleh Darman Sahladi, terpisah, bahwa persoalan internal di tubuh daerah tidak akan digamblangkan dalam dua pertemuan di Jakarta ini. Pastinya, justru meminta agar makin diberikan perhatian tinggi oleh pusat agar kucuran bantuan lebih banyak lagi.

Soal adanya indikasi kecurangan yang diamati ini, tetap akan dilakukan penyelesaian. Namun, yang utama, menurut Darman Sahladi yang putra asli Muara Paiti pemerintah pusat tidak jadi jera membantu Limapuluh Kota sebab masalah di daerah ini.

PENJELASAN

Di hadapan para wartawan yang dijamu makan siang di rumah makan Kuraya di Ketinggian, Sarilamak, Jumat (11/2) lalu Yusdianto bersama timnya mengatakan tidak ada yang salah dalam mekanisme dana Penangulan bencana Alam. 15 Milyar, 677 juta rupiah anggaran untuk penanggulangan bencana diberikan kepada Limapuluh Kota. Tentunya, tidak terlepas dari kecermatan proposal serta lobi ke pusat yang dilakukan oleh Pemkab Limapuluh Kota.

Yusdianto mengatakan , sejak Maret 2010 pasca bencana galodo Gunung Sago yang menghantam Pakan Rabaa Kecamatan Lareh sago Halaban , Kabupaten Lima Puluh Kota mengusulkan anggaran rehab-rekon pasca bencana ke pemerintah pusat.

“Pertimbangan waktu itu. Syarat yang pertama disebutkan, harus ada Perda atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tentu ini berat,” ujar Yusdianto yang berpakaian putih bersih kala itu.

Di samping Yusdianto ada Kabag Humas Limapuluh Kota, Saiful SP ikut mendampingi penjelasan kepada wartawan itu. Beratnya, diterangkan Yusdianto bahwa jika harus diperdakan tentu memakan waktu yang panjang. Konsekuensi lainnya, setiap pejabat yang ditempatkan akan langsung menjadi beban daerah dengan beragam tunjangan struktural dan daerah.

Syukurlah, berdasarkan SE Sekjen Mendagri nomor 61/2380/SJ, bulan Juli 2009 tentang data dan informasi pembentukan BPBD di daerah , dimana sebelum adanya Perda sesuai amanat PP 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dapat menetapkan pembentukan BPBD dalam peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atas rekomendasi Menteri Dalam Negeri . Dan berdasarkan hal tersebut , Pemkab Lima Puluh Kota segera kemudian membentuk Perbub BPBD Bupati kala itu, masih Amri Darwis.

Memang, dengan keluarnya Perbup Nomor 5,bulan April 2010 mempercepat kinerja tim BPBD Limapuluh Kota kembali ke Jakarta. Diserahkan Perbup dan Proposal senilai Rp.36 milyar menjadikan Limapuluh Kota lolos di tahap pertama, masuk listing bantuan dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sepenuhnya dipegang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di pusat.

Pada Juni 2010 hanya 160 daerah dari 528 provinsi, kabupaten, dan kota yang mendapat dana bantuan. Ini menggembirakan Yusdianto. Sebab, dari Rp36 milyar usulan masih disetujui Rp15 milyar lebih itu. “Bandingkan dengan Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman yang telah diperdakan BPBD nya, belum dapat bantuan. Di Sumbar, hanya Limapuluh Kota, Dharmasraya, Solok dan Solok Selatan yang dibantu pusat,” ujar Yusdianto.

Pasca Juni 2010, kemudian di BNPB dibentuklah Satuan Kerja yang membidangi daerah yang 160 itu, per masing-masingnya. DIPA sendiri sudah di BNPB. Juli 2010, rencana anggaran cair ke daerah sudah ada. Kendalanya, ada proses harmonisasi legislatif dan eksekutif saat itu di pusat. Sejak Amri Darwis, melewati Pj.Syafrial sampai Alis Marajo, telah tiga kali draft MoU pencairan dana dibuat.

Pada September 2010, kala itu bulan puasa, Penjabat Bupati sudah akan menandatangani MoU pencairan anggaran. Namun, Pj Bupati mengatakan, biarlah bupati definitif nanti yang tanda tangan. Baru di Draft ketiga, 29 November 2010 ditandatangani Naskah Kesepakatan antara Sekretraris Utama BNPB (Ir.Fachlul Hadi ,Dipl.HE ) dengan Pemkab Lima Puluh Kota (dr.Alis Marajo Dt.Sori Marajo )

TAAT ATURAN

BPBD Limapuluh Kota, secara Perbup telah terbentuk. Pejabat pemegang kendali operasional tertinggi, eks-officio dipegang oleh Sekda. Secara mekanisme Bupati Lima Puluh mengusulkan nama untuk ditetapkan sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana Sekretaris Utama/ selaku KPA atas nama BNPB menunjuk Ismeth Nanda Mahkota sebagai penjabat PPK di Kabupaten Limapuluh Kota.

Diteranngkan Yusdianto menjawab pertanyaan wartawan kenapa dana tersebut tidak masuk ke APBD ” Dana Rekontruksi dan Rekontruksi pasca bencana bersumber dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2010, Nomor 0136/999-08.01/-/2010 revisi ke-4 tanggal 24 November 2010, Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp.15.677.482.000,- melalui PT.Bank BNI Cabang Payakumbuh Nomor rekening 20349808-4 atas nama Rehabilitasi dan rekontruksi Pasca Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota NPWP.00.809.397.3-204.000, dan bukan kedalam rekening pribadi saya ” ujar Yusdianto.

Ditambahkan Yusdianto, bahwa BPBD, Dinas PU, Kesbang Linmas, Dinas Sosial, lainnya sebelum bencana bekerja sejajar dengan misi tugas mitigasi, investigasi sebelum bencana. Daftar kekuatan yang ada di daerah didata dan dijadikan alat kelengkapan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Nah, jika bencana terjadi. BPBD jadi komando operasi. Pejabat paling tinggi memimpin, ex-officio adalah Sekda. Kadis PU, pejabat operasional kerja (PjOK) untuk fisik, Kadinas Kesehatan di bidang kesehatan dan seterusnya.

Dalam Petunjuk Operasional (PO) ada lima uraian kegiatan dana rehabilitasi dan Rekontruksi tahun 2010, yaitu ; 1) Normalisasi dan Perkuatan tebing sungai batang Sinamar 1 paket dengan nilai Rp.11.000.000.000,- 2). Rehabilitasi saluran irigasi pasca galodo 2010 sebanyak 37 Paket Rp.100.000.000/paket, 3) Rehabiliatsi Jembatan akibat galado di Lareh sago Halaban 1 paket Rp.200.000.000,- 4) Rehabilitasi jembatan/plat dueker di situjuah batua 1 paket Rp.100.000.000,- dan belanja operasional Rp.677.482.000,-

Kini, Rp4 miliar telah mulai ditunjuk pengelolaan dan pengerjaan untuk 37 titik proyek yang penunjukan langsung dan PML.Dalam pelaksanaannya sejak pra kontrak, pelelangan, fisik sampai serah terima mengacu kepada Perpres 54 tahun 2010.

LONGSOR MENDERA MAEK

MASYARAKAT TERISOLASI, BUPATI TENGGAT TIGA HARI


MAEK —

21 titik di kawasan Bukik Barisan lumpuh berat. Tanah dan batu di tebing jalan runtuh. Sebab hujan deras bervolume tinggi yang mendera, Senin (14/3) malam, sekitar pukul 20.00 WIB, 21 titik mulai dari Jorong Timun sampai Maek yang 10 km tertimbun.

Sebab sinyal handphone yang sulit dan tidak mencapai daerah itu, makanya laporan masyarakat dan pemerintah setempat baru sampai pagi tadi. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Firmansyah mengatakan bahwa laporan baru diterima pukul 8.00 pagi kemarin.

Laporan ini segera ditanggapi. Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo langsung memimpin tim menuju ke lokasi longsor. Lokasi terparah di jorong Rumbai, juga di Jorong Sosokan Kudo, Kelok Sitopuang, dan Kelok Mancang.

Sampai sore kemarin, hubungan jalan masih sulit dilalui kendaraan roda empat. Bupati pun terhambat untuk sampai ke Maek, sebab masih ada satu titik yang dilongsor tanah sepanjang 100 meter.

Sampai, dilaporkan Firmansyah, 5 titik masih tidak bisa dilalui kendaraan roda dua sekalipun. Barang-barang kebutuhan yang biasa dibawa ke Maek, harus diangkut dengan diangkat tenaga manusia dengan berjalan kaki.

Sebelum datangnya Bupati, 1 unit alat berat telah mulai bekerja. Pembersihan jalan dilakukan. Petugas datang pun diiringi oleh masyarakat setempat dengan bergotong royong ikut bekerja. Malam kemarin telah datang 1 unit alat berat tambahan.

“Saya minta, 3 hari saja, jalan sudah normal kembali. Seluruh yang menghambat jalan ini sudah bersih,” ujar Bupati Alis Marajo kepada petugas.

Bupati bersama Wakil Ketua DPRD Syafruddin Dt Bandaro Kayo, Kapolsek Suliki AKP I Made Reje, Camat Bukik Barisan Edy Zen, para Wali Nagari turun langsung ke lokasi-lokasi yang longsor. Kedatangan Bupati langsung ke lokasi ini cukup mengobat hati masyarakat.

Malam kejadian, masyarakat Maek mulai terisolir. Warga Maek yang terletak di tengah-tengah lingkaran Bukik Barisan itu terkukung.

Lokasi jalanan di kaki-kaki Bukik Barisan ini setiap tahun memang selalu dilanda longsor. Sementara ini, akses kendaraan terhambat, yang mengakibatkan akses sembako juga terhalang.

Meski ditarget Bupati tiga hari sudah selesai, pengerjaan pembersihan jalan, menurut Firmansyah bisa dipacu selesai hari ini.

“2 alat berat, petugas BPBD, serta aparat lainnya kini terus bekerja mengangkat dan membersihkan tanah dan batu serta pohon yang terban ke jalan,” ungkap Firmansyah.

MAEK SULIT

Kawasan Maek, nagari yang terletak di Kecamatan Bukik Barisan di lembah keliling bukit-bukit. Jalan menuju ke Maek ini sulit sekali. Di waktu normal saja, aspal yang telah hancur dan jalan berlubang diawasi tepinya jurang dalam.

Kendaraan yang datang dan keluar, mesti dikendarai oleh sopir-sopir yang sigap. Sulitnya areal jalan menjadikan masyarakat Maek selama ini hidup dengan ketegaran.

Sulitnya kendaraan keluar masuk mengakibatkan arus ekonomi juga cukup sulit. Jalan yang sudah dibangun lama, belum diperbaiki.

Sementara, di jalan ini, tepinya sebelah satunya jurang, sebelahnya lagi tebing tanah tinggi. Meski diselingi batu-batu cadas, namun tanah perbukitan itu lunak dan rawan longsor jika hujan mendera deras.

Bupati Alis Marajo meminta agar penanganan bencana ini dipercepat. Sebab, tidakpun mengakibatkan korban jiwa, namun korban ekonomi akibat terputusnya jalan akan sangat berat.

ANGKUTAN UMUM DIHARAP TERTIB

NAIKKAN TURUNKAN PENUMPANG

NGALAU INDAH —




Tertib berlalu-lintas bukan saja dilakoni pengendara kendaraan. Pemilik angkutan umum serta sopirnya, ditekankan untuk tertib dan tidak sekenanya mengambil dan menurunkan penumpang.

Tim Satuan Lalu-Lintas Polres Payakumbuh, dikomandoi Kasatlantas Iptu Zulfa Renaldo, bersama Kaur BinOps Iptu Hery S SSi dan Aiptu Apriman Sural beserta Aiptu Desmetri, Selasa (15/3) menyuluhkan tiblantas khusus ke pengendara angkutan umum. Kendaraan yang tengah ngetem di terminal bayangan di Simpang Ngalau Indah ini diingatkan agar tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat.

Sementara itu, terminal bayangan sendiri kini menyebar di beberapa bagian pusat kota. Angkutan umum yang menunggu penumpang di Simpang Ngalau, Simpang Benteng, Simpang Muhammadiyah, Kaniang Bukik, Pasar Payakumbuh, diharapkan mulai hari ini tertib beraktifitas.

Disebutkan Iptu Hery kepada para sopir angkutan umum itu, bahwa sesuai dengan berlakunya UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, maka tertib mengangkut dan menurunkan penumpang harus dijalankan. Polisi yang bertugas di penindakan, tidak akan main-main dan akan menegakkan aturan sesuai UU tersebut.

Sosialisasi di lapangan yang dilakukan pagi kemarin itu diharapkan mampu mengurangi angka kecelakaan lalu-lintas akibat angkutan umum yang serampangan dalam beraktifitas. Jalan raya merupakan milik semua pengguna jalan.

“Maka, hak pengguna jalan lain harus diperhatikan juga. Angkutan umum dalam berusaha pun harus mempunyai perhatian agar tidak sembarangan menaikkan dan menurunkan penumpang,” ujar Kaur BinOps menegaskan.

Diakui oleh para sopir, bahwa mereka sendiri kini sudah sangat sulit untuk mendapatkan penumpang. Kalaulah tidak anak sekolah yang menjadi pelanggannya, penumpang umum sudah mulai jarang.

Khusus di Simpang Ngalau Indah, para sopir berjanji akan mulai tertib mencari penumpang. “Kami usahakan setertib mungkin,” janji mereka.

DODI SYAHPUTRA MM

CATATAN JURNALISTIK DAN PERSONAL

Words of Thousand Stories

Karena Kita Selalu Punya Cerita

Fiazku

Kecerdasan Manusia Bodoh

TechCrunch

Startup and Technology News

mang shanny Blog

Menjalin Silaturahmi dan menambah wawasan tentang komputer dan bisnis internet

Lucy Wiryono

renew your minds

tom.basson

healthy (body+mind+spirit) = healthy soul

Catatan Dahlan Iskan

dahlaniskan.wordpress.com

Kaliki Santan

just ordinary people, and to pursue a big dream and a sincere of love..!

Devino Rizki Arfan

perencanaan keuangan untuk semua

Duoputri's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Berjuang Dengan Pena

Just another WordPress.com weblog

Nasrul's Weblog

Tidak Hanya Melihat Sebelah Mata

Prosewa

Prosewa Production

Sato Sakaki Mambangun Nagari

Just another WordPress.com weblog

Fotomold's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Duniauniq's Blog

Just another WordPress.com weblog

Elang Rimba

Just another WordPress.com weblog

algembira

Just another WordPress.com weblog

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.184 pengikut lainnya.