DODI SYAHPUTRA MM

CATATAN JURNALISTIK DAN PERSONAL

Tag Archives: dprd payakumbuh

DPRD LURUSKAN, TAK PERNAH TOLAK BAND WALI

Gambar

NASRIL SURI: PENGAJUAN ANGGARANNYA TIDAK TEPAT, BERPOTENSI PENYALAHGUNAAN

PAYAKUMBUH

Heboh persoalan pembahasan APBD Perubahan 2013 di Hotel berbintang di Bukittinggi terus berlanjut. Bahkan, di sebuah media tabloid lokal di Payakumbuh, terang-terangan diceritakan tentang aksi anggota DPRD Payakumbuh yang mencak-mencak soal anggaran Rp80 juta ini. Rapat yang menelan anggaran ratusan juta rupoiah, diikuti oleh DPRD, Sekretariat DPRD, dan SKPD terkait ini dilangsungkan di Hotel Pusako Bukittinggi, hotel bintang empat, tengah September lalu.

Sewaktu rapat pembahasan anggaran kepariwisataan, beritem promosi wisata dalam dan luar negeri, Rp80 juta ini diarahkan untuk mengundang Band Wali yang dikatakan bernuansa Islam dan sangat dirindukan oleh masyarakat Kota Payakumbuh ini.

“Kami tidak pernah menolak penganggaran promosi pariwisata. Bahkan, anggaran ini tetap ada, kok. Tidak dfibuang atau dihilangkan. Hanya saja, tidak tepat jika anggaran promosi dialihkan ke peringatan Ulang Tahun Kota Payakumbuh yang 17 Desember nanti berusia 43 tahun,” ujar Nasril Suri yang anggota DPRD asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Versi media, versi siapa saja boleh ada. Namun, Nasril Suri menjelaskan bahwa voting pengambilan suara 11 orang anggota Badan Anggaran pada waktu itu, memang mempersoalkan tentang apakah plot anggaran ini disahkan atau tidak. Sebenarnya, jika dibandingkan dengan item anggaran lain, jumlahnya tidak seberapa.

Namun, menurut Nasril Suri penganggaran ini beda fungsi dan peruntukan. Dari fungsi promosi ke fungsi hiburan masyarakat di HUT Kota Payakumbuh. Inilah yang ternyata dipersoalkan DPRD itu.

Nasril Suri, mulai buka cerita, disebabkan, katanya, pemberitaan di media massa yang sangat menyudutkan DPRD sebagai lembaga legislatif. Nasril Suri tercatat juga menentang beberapa pengesahan Perda yang menurutnya tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.

“Termasuk soal perubahan logo Kota Payakumbuh. Jika Aur Kuning ditetapkan sebagai Nagari yang diakui, saya tentu setuju. Namun, logo Kota Payakumbuh, dengan nilai historisnya, serta dampak kemudiannya, semua lambang daerah harus diubah,” ungkap Nasril Suri, Jumat senja (22/11).

Persoalan aksi “marabonya” dua anggota DPRD saat terjadinya salah hitung voting mata anggaran promosi wisata dalam dan luar negeri ini, aku Nasril Suri karena memang anggaran itu rawan salah sasaran.

“Jika memang diajukan soal mendatangkan band, mau dari Amrik sekalipun, tidak masalah, namun konteks itemnya harusnya di HUT Kota Payakumbuh ke-43!” tegas Nasril Suri yang menghentikan pembicaraan diputus suara azan maghrib.

HEBOH KASUS GERAK MEJA ANGGOTA DEWAN BAKAL BERBUNTUT PANJANG

Gambar

Aribus Madri: Tak Tertutup Kemungkinan Akan Buat Perhitungan Hukum 

PAYAKUMBUH

Heboh peristiwa penendangan meja yang dilakukan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Payakumbuh, kasusnya  sempat disorot sejumlah pihak, akhirnya memaksa Ketua DPC PDI Perjuangan, Aribus Madri, angkat bicara.

Di

sela-sela kunjungan kerja Komisi A dan C ke Denpasar, Bali, Aribus Madri mengelar temu bicara dengan sejumlah tokoh rang awak yang ada di Bali,  Selasa (26/11).

Rekan wartawan Doddy Sastra menyampaikan informasi tentang hal ini usai pertemuan via handphonenya.

 

Dalam diskusi terbatas dengan sejumlah perantau Luak Limopuluah itu, Aribus yang belakangan namanya santer dibicarakan media massa dan disebut sebagai anggota dewan  berlagak koboy itu, secara terang-terangan mengaku tidak pernah melakukan aksi penendangan meja seperti yang dihebohkan itu.

“Perlu saya tegaskan, tidak pernah saya menendang meja. Yang terjadi hanyalah bahagian dari kekesalan kami terhadap Sekretaris Dewan yang diduga mempecundangi hasil voting 11 orang anggota Banggar, dengan cara memutarbalikan hasil perolehan suara dalam voting waktu menggelar rapat di Hotel Pusako Bukittinggi,” sebut Aribus Madri.

Didampingi sahabatnya, Teguh Setyawan, orang dekat Gubernur DKI Joko Widodo, Aribus Madri, membeberkan kronologis yang terjadi di Hotel Pusako tersebut.

” Setelah dikecam banyak pihak, Saya sudah lama diam. Hari ini saya terpaksa angkat bicara. Sebab, ada sebahagian rekan-rekan yang saya nilai sudah keterlaluan memojokan pemberitaan tentang saya. Ini sangat merugikan pribadi dan partai saya,” aku Aribus yang akrap disapa Ar itu.

Diungkapkan Aribus,, rapat Bnggar memanas setelah adanya usulan penganggaran untuk mengundang grup band Wali.

“TAPD mengusulkan penganggaran uang senilai Rp.80 juta untuk mengundang Wali Band. Dana sebanyak itu belum termasuk rodies dan pekerja lainnya. Totalnya, dana yang dialoksikan untuk kepentingn mentas Wali Band  itu  mencapai Rp300 juta. Yang sangat kami sesalkan waktu itu adalah, mata anggarannya diduga tidak sesuai dengan kedatangan grup band wali,” kata Aribus.

Adapun nama mata anggaran yang diajukan melalui Dinas Pariwisata ialah Promosi Kebudayaan Wisata Dalam dan Luar Negeri’. Memangnya, Wali Band dari luar negeri? Makanya, kami menolak anggarn untuk itu dan akhirnya untuk mendudukan masalah tersebut terpaksa dilakukan  voting.

Diakui Aribus, kalau memang memeriahkan HUT Payakumbuh itu diadakan kegiatan seni, kawan-kawan di Banggar lebih setuju menggelar pekan seni dengan melibatkan pelaku seni lokal. Artinya, buat apa mendatangakn grup band jauh-jauh, kalau anggarannya tersedot banyak. Lebih baik memberdayakan  pelaku seni lokal.

Kalaupun diperlukan benar kegiatan religius berbau kepentingn agama, kawan-kawan di Banggar lebih setuju  mengundang buya kondang untuk menggelar tabligh akbar. 

Masih menurut Aribus, penolakan Wali Band itu belakangan dia nilai bermuatan politis. Pasalnya, kasus tersebut dibesar-besarkan dan malah dia dituding  melakukan aksi tendang meja  dihadapan TAPD.

” Itu jelas berita bohong. Rapat saat itu hanya diikuti 11 anggota Banggar dan Sekwan Atur Satria serta 11 anggota Banggar. Kesebelas anggota Banggar itu antara lain  Aribus Madri,  Adi Suryatama, Isa Aidil, Syaiful Anwar, Mustafa, Tri Venindra, Alhadi Hamid, Nasril Suri, Suhaimi Biran, Zul Amri, YB Dt Parmato Alam dan Khairul Kayo.” ulas Aribus.

Dikatakan Aribus, karena waktu itu pembahasan soal Band Wali itu mengalami kebuntuan, maka dilakukan voting. Hasilnya, 6 orang menolak, 5 setuju. Tapi, Sekwan yang menghitung perolehan suara, justru mengumumkan 5 menolak dan 6 orang menyetujui. Ini salah besar dan menjadi pangkabala hebohnya rapat Banggar tersebut” katanya.

Aribus balik bertanya, Siapa yang tidak akan emosi dengan kenyataan  ini. Sudah jelas 6 menolak dan 5 menyetujui, malah disebut sebaliknya. “Saya memang kecewa dengan sistim reformasi Sekwan. Waktu itu saya sempat memukul meja dan mendorong meja. Bukan menendang. Selain saya, Adi Surya juga marah dan memukul meja,” tegas Aribus.

Dirinya merasa heran, rapat tertutup itu, sengaja  dipolitisir oleh pihak tertentu terutama beberapa pekan terakhir. “Saya dibilang tidak setuju dengan kegiatan religius. Kesannya, sengaja diciptakan seolah-olah saya itu anti agama. dan berprilaku preman. ” Tindakan sebagian pihak yang ingin merusak pribadi saya dengan maksud mencemarkan nama baik saya termasuk partai saya, jujur saya tidak dapat menerimanya” sebut Aribus.

Tegasnya, aku Aribus, terhadap adanya usaha pihak tertentu terindikasi mmelakukan pencemaran nama baiknya,  saat ini dia mengku  tengah  melakukan kajian hukum. ” Tidak tertutup kasus tersebut akan saya limpahkan kepada penegak hukum, karena tudingan itu sangat merugikan nama baik saya dan partai PDI Perjuangan”  ujarnya.

DPRD KOTA PAYAKUMBUH ERLINDAWATI: ”TES URINE, SIAPA TAKUT?”

ERLINDAWATI

ERLINDAWATI

DPRD KOTA PAYAKUMBUH

ERLINDAWATI: ”TES URINE, SIAPA TAKUT?”

PAYAKUMBUH

DPRD Kota Payakumbuh siap menyatu dengan seluruh elemen masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba, karena ini merupakan penyakit masyarakat yang telah menjalar pengaruhnya kemana-mana dan  harus dibasmi sampai ke akar-akarnya.

”Jauh-jauh hari DPRD Kota Payakumbuh sangat mendukung hal ini, bahkan sebelum BNN Kota Payakumbuh menjadi instansi Pemerintah pusat yang berada di daerah, DPRD Kota Payakumbuh mendukung lahirnya Perda tentang lembaga Badan Narkotika Kota Payakumbuh masuk kedalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah,” ujar Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (23/4).

Kota Payakumbuh adalah Pemerintah Daerah yang pertama di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki Badan Narkotika Nasional, bahkan untuk Pulau Sumatera hanya ada 4 daerah saja yang tercatat sebagai Lembaga BNN yang telah diresmikan oleh Pemerintah Pusat yang berada di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, anggota DPRD dari Fraksi PPP Erlindawati, S.Pd, M.Pd menyatakan bahwa sebenarnya seluruh anggota DPRD Kota Payakumbuh siap saja untuk dilakukan tes urine, buktinya dalam tahap pendaftaran Calon anggota legislative periode 2014 – 2019, seluruh anggota yang kembali mencalonkan diri wajib untuk dilakukan pemeriksaan urine.

”Kami siap dilakukan tes urine kapan pun,” tegas Linda. Ditambahkannya bahwa salah satu persyaratan untuk calon anggota legislatif yang akan dating. Kami, semuanya harus tes urine dan dari hasil tes yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Ahmad Mukhtar Bukittinggi yang ditunjuk untuk pemeriksaan kesehatan Calon Anggota DPRD, ternyata tidak ada satupun dari anggota DPRD Kota Payakumbuh yang terbukti positif pemakai narkoba.

Sekaitan dengan hal tersebut, maka kami dari pihak DPRD sebagai wakil rakyat menghimbau kepada masyarakat, agar tidak usah ragu, bahwa seluruh anggota  DPRD Kota Payakumbuh saat ini yang diamanahkan oleh rakyat bersih dari Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

BNN PUN SIAP

Kepala BNN Kota Payakumbuh AKBP Ricky Yanuarfi SH MSi mengatakan BNN siap melakukan tes narkoba kapan saja. Jikapun seluruh masyarakat dites narkoba, BNN tidak akan keberatan. Hanya saja, tentu ada ruang dan kerelaan dari yang meminta untuk dilakukan tes narkoba.

DPRD selaku lembaga legislatif telah berkali-kali lewat komunikasi intensif dengan Ketua DPRD Wilman Singkuan bersedia dilakukan tes narkoba ini. Sayang, kesempatan dan waktu untuk menghadirkan seluruh anggota DPRD di waktu yang sama seluruhnya sangat tidak mudah.

”Kesibukan anggota DPRD untuk mengerjakan tugas harian, tugas-tugas penting legislatif, tentunya meminta waktu yang cukup variatif. Sehingga, sampai hari ini belum bisa mengumpulkan semua anggota DPRD secara bersamaan sekaligus,” ujar AKBP Ricky Yanuarfi di Kantor BNN Kota Payakumbuh sebagaimana diungkapkan Wilman Singkuan kepadanya beberapa waktu lalu.(dsp)

POLITIK KIAN GERAH, WAKO MENJAWAB DPRD

SIDANG PARIPURNA DPRDPAYAKUMBUH

Politik 2013, memang sudah mulai gerah. Sampai-sampai ungkapan ’rencana’ dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh ditanggapi panas dengan ungkapan ’apriori’ oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi. Padahal, setelah dikonfirmasi dan dilihat langsung dokumen pandangan umum Fraksi partai berlambang beringin ini, menyarankan soal belum tepatnya waktu dibangun bandara di Payakumbuh.

”Tentu kami punya alasan. Sebab kami, anggota fraksi telah bersama Komisi C DPRD ke Kemenhub melakukan konsultasi dan menanyakan hal ini. Jawaban dari Dirjen Perhubungan Udara belum ada prioritas untuk Payakumbuh,” ujar H Sudirman Rusma yang Wakil Ketua DPRD asal Fraksi Partai Golkar meningkahi responsif Walikota Riza Falepi, usai mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Payakumbuh Kamis pekan lalu.

Fraksi Partai Golkar, menyebut persoalan Bandara di Payakumbuh. Dalam pertanyaan, saran dan imbauannya, di Ranperda RPJMD, poin ’d’,  dikatakan bahwa kalau diperhatikan kondisi geografis dan demokrasi serta Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perhubungan RI, Payakumbuh belum tepat waktunya untuk membuat lapangan udara di wilayah Kota Payakumbuh.

Hal ini dikonfirmasi ke Walikota Payakumbuh, sesuai paripurna, dijawabnya bahwa pembangunan Bandara Payakumbuh nantinya tidak akan memberatkan APBD seluruhnya. Ada jalan lain.

”Kita akan perjuangkan dana dan anggaran APBN serta APBD Provinsi. Sementara, Bandara akan menjadi sektor vital bagi kemajuan Payakumbuh, nantinya,” singkat Riza Falepi seusai sidang paripurna tersebut.

Sementara itu, oleh Wakil Ketua DPRD Payakumbuh, H Sudirman Rusma yang asal Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa fraksinya tidak ada niat menghambat pembangunan bandara. Fraksi hanya memberikan saran. Sebab, secara kajian, Komisi C yang juga beranggotakan, anggota fraksinya telah berkonsultasi ke Kemenhub, dan di sana didapati bahwa bahwa Payakumbuh belum waktunya membangun Bandara.

”Kita setuju saja kalau ada studi kelayakan dilakukan. Namun, hasil konsultasi Komisi C kemarin sudah menemukan aturan bahwa Payakumbuh belum waktunya membangun bandara. Sebab, ujung-ujungnya nanti, APBD Payakumbuh juga yang akan terkuras,” ujar H Sudirman Rusma SIp tetap dengan sikapnya yang tenang.

Jawaban Walikota

Hari ini, Senin (18/2) dalam jadwalnya dimulai pukul 9.00 WIB Walikota Payakumbuh diberikan waktu untuk menjawab semua pertanyaan, saran dan imbauan 6 fraksi di DPRD Kota Payakumbuh. Terkait dengan 11 Ranperda yang diajukan Walikota.

11 Ranperda yang diajukan Pemko Payakumbuh adalah Ranperda tentang izin pemakaian petak toko, kios, los dan palung kaki lima Pasar Payakumbuh. Kedua, Ranperda tentang irigasi. Ketiga, Ranperda tentang pengelolaan sungai. Keempat, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda tentang RPJM 2013-2017, Ranperda perubahan ketiga Perda 03 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Selanjutnya, Ranperda tentang perubahan kedua Perda nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di lingkungan Pemko Payakumbuh. Dilanjutkan dengan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Ranperda tentang pembentukan unit pelayanan pengadaan kota Payakumbuh.

Ranperda tentang penyertaan modal pemerintah kota Payakumbuh ke dalam modal saham PT BPD Sumbar dan Ranperda tentang pembentukan, penggabungan, dan penghapusan kelurahan.

Soal pembangunan bandara, ternyata hanya satu bagian dari rencana pembangunan yang sudah mulai digerakkan oleh Pemko. Sementara, hanya pendanaan untuk studi kelayakan sebesar Rp300 juta yang disetujui di APBD 2013. Studi kelayakan ini akan mendatangkan para ahli bidang pembangunan bandara, kementrian perhubungan, ahli sosiologi pembangunan serta tim ahli lainnya yang akan dibawa oleh Kemenhub. Tentu, memakai anggaran yang disediakan oleh Pemko Payakumbuh untuk menyambut, melayani, sampai selesai studi kelayakan ini berjalan.

Berikutnya, pembangunan stadion olahraga, ternyata pun telah dianggarkan untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar. Dalam rencana yang dibicarakan di Pemko Payakumbuh, stadion ini akan memakai lahan pertanian produktif di kawasan Kapalo Koto, Payakumbuh Selatan. Belum terang, kawasan mana yang akan dibebaskan lewat anggaran yang sudah tersedia di kas APBD 2013 itu. Ditambah 2 stadion mini pun masuk dalam rencana serupa.

6 FRAKSI DPRD

Sesuai jadwal pembahasan yang disampaikan sebelumnya di paripurna DPRD Payakumbuh Senin awal pekan lalu, bahwa dua hari setelah itu diberikan waktu bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk menyusun pandangan umumnya. Kamis (14/2) lalu, seluruh fraksi menyampaikan pandangan tersebut di hadapan Walikota Payakumbuh, Riza Falepi.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H Sudirman Rusma dan Wakil Ketua H Suhaimi Birran, para juru bicara fraksi menyampaikan pandangannya tentang 11 Ranperda serta memberikan pertanyaan kepada Walikota. Riza Falepi yang datang bersama Sekko Irwandi, tepat pukul 10.00 WIB dari jadwal rapat paripurna yang dimulai pukul 9.00 WIB mengenakan batik lengan panjang. Terlihat santai, meski telat dari jadwal yang ditentukan.

Pun, di ruang sidang, anggota DPRD awalnya baru lima orang yang muncul. Masih ada rupanya fraksi yang sedang mempersiapkan pandangan umumnya. Baru akan diprint. Sampai sidang dimulai terlihat 13 anggota DPRD yang menghadiri ruangan sidang. Meski tidak quorum, sidang tetap dilanjutkan karena bukan paripurna pengambilan keputusan.

Input dan saran masyarakat langsung ke DPRD dan Tim Ranperda sangat diharapkan dan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 53 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan RUU dan Ranperda.(dsp)

DODI SYAHPUTRA MM

CATATAN JURNALISTIK DAN PERSONAL

Words of Thousand Stories

Karena Kita Selalu Punya Cerita

Fiazku

Kecerdasan Manusia Bodoh

TechCrunch

Startup and Technology News

mang shanny Blog

Menjalin Silaturahmi dan menambah wawasan tentang komputer dan bisnis internet

Lucy Wiryono

renew your minds

tom.basson

healthy (body+mind+spirit) = healthy soul

Catatan Dahlan Iskan

dahlaniskan.wordpress.com

Kaliki Santan

rifki payobadar - just ordinary people, and to pursue a big dream and a sincere of love..!

Devino Rizki Arfan

perencanaan keuangan untuk semua

Duoputri's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Berjuang Dengan Pena

Just another WordPress.com weblog

Nasrul's Weblog

Tidak Hanya Melihat Sebelah Mata

Prosewa

Prosewa Production

Sato Sakaki Mambangun Nagari

Just another WordPress.com weblog

Fotomold's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Duniauniq's Blog

Just another WordPress.com weblog

Elang Rimba

Just another WordPress.com weblog

algembira

Just another WordPress.com weblog

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.214 pengikut lainnya.