WALIKOTA PAYAKUMBUH DAN WAKIL KETUA DPRD H SUDIRMAN RUSMAPAYAKUMBUH

Sesuai jadwal pembahasan yang disampaikan sebelumnya di paripurna DPRD Payakumbuh Senin awal pekan lalu, bahwa dua hari setelah itu diberikan waktu bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk menyusun pandangan umumnya. Kamis (14/2) kemarin, seluruh fraksi menyampaikan pandangan tersebut di hadapan Walikota Payakumbuh, Riza Falepi.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H Sudirman Rusma dan Wakil Ketua H Suhaimi Birran, para juru bicara fraksi menyampaikan pandangannya tentang 11 Ranperda serta memberikan pertanyaan kepada Walikota. Riza Falepi yang datang bersama Sekko Irwandi, tepat pukul 10.00 WIB dari jadwal rapat paripurna yang dimulai pukul 9.00 WIB mengenakan batik lengan panjang. Terlihat santai, meski telat dari jadwal yang ditentukan.

Pun, di ruang sidang, anggota DPRD awalnya baru lima orang yang muncul. Masih ada rupanya fraksi yang sedang mempersiapkan pandangan umumnya. Baru akan diprint. Sampai sidang dimulai terlihat 13 anggota DPRD yang menghadiri ruangan sidang. Meski tidak quorum, sidang tetap dilanjutkan karena bukan paripurna pengambilan keputusan.

11 Ranperda yang diajukan Pemko Payakumbuh adalah Ranperda tentang izin pemakaian petak toko, kios, los dan palung kaki lima Pasar Payakumbuh. Kedua, Ranperda tentang irigasi. Ketiga, Ranperda tentang pengelolaan sungai. Keempat, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda tentang RPJM 2013-2017, Ranperda perubahan ketiga Perda 03 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Selanjutnya, Ranperda tentang perubahan kedua Perda nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di lingkungan Pemko Payakumbuh. Dilanjutkan dengan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Ranperda tentang pembentukan unit pelayanan pengadaan kota Payakumbuh.

Ranperda tentang penyertaan modal pemerintah kota Payakumbuh ke dalam modal saham PT BPD Sumbar dan Ranperda tentang pembentukan, penggabungan, dan penghapusan kelurahan.

 

 

=====

JURU BICARA FRAKSI PARTAI GOLKAR - YONDRI BODRA DATUAK PARMATO ALAM MENYAMPAIKAN PANDANGAN FRAKSINYA, TERLIHAT WALIKOTA PAYAKUMBUH RIZA FALEPI MDI DEPAN MENDENGARKAN 

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar

–    Kritis Demi Kesejahteraan Masyarakat

–    BANDARA BELUM WAKTUNYA

 

Fraksi partai Golkar yang dijurubicarai oleh Yendri Bodra Datuak Parmato Alam mengawali pandangan umumnya dengan harapan agar kesungguhan hati Walikota Payakumbuh menyampaikan 11 Ranperda ini menjadikan Payakumbuh ke depan lebih maju, aman, dan sejahtera.

 

Fraksi Partai Golkar memulai pandangannya, agar Pemko lebih mempertajam, mempertegas, dan memperjelas Ranperda tentang pemakaian petak toko, kios, los, dan palung kaki lima. Sebab menurut Fraksi Partai Golkar jika dihadapkan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dikatakan tidak ada lagi memuat retribusi hak sewa.

 

”Irigasi, di Payakumbuh terdiri dari 5 induk irigasi; Irigasi Sungai Dareh, Irigasi Batang Agam, Irigasi Batang Lamposi, Irigasi Talawi, dan Irigasi Batang Tabik. Kami meminta agar kalau ada perbaikan, mutu dan kualitas tolong diperhatikan. Termasuk masa tanam,” ujar YB Datuak Parmato Alam menegaskan.

 

Ranperda tentang Sungai, dipandang oleh Fraksi Partai Golkar sebagai tindakan yang tepat, sebab fenomena alam serta perkembangan masyarakat dan lingkungan sangat membutuhkan ini. Sementara, tentang Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang bahwa penting timbul kesadaran akan barang milik pemerintah digunakan oleh aparatur dengan penuh tanggung jawab. Lalu, jika sudah selesai amanat itu, segera pulangkan ke daerah, bukan malah menjadi hak milik pribadi.

 

RPJMD 2012-2017

 

Menyoal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 yang masuk di Ranperda yang diusulkan Pemko ini, maka Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa tidak mesti berganti kepala daerah, berganti pula arah pembangunan. Mestinya, jika sudah baik lebih ditingkatkan, jika kurang lurus, diluruskan. Prinsip ini menyentil RPJMD 2012-2017 yang diusulkan Walikota dalam nota penjelasannya yang lalu belum menyentuh pola dasar pembangunan Kota Payakumbuh.

 

Fraksi Partai Golkar sangat berharap agar dalam nota penjelasan tentang RPJMD 2012-2013 ini, tentang visi Kota Payakumbuh, tidak terdapat tentang ’kesehatan’. Apakah ini berarti, visi ’Terwujudnya Kota Payakumbuh sebagai kota yang maju, sejahtera, religius, pro rakyat berbasis ilmu pengetahuan dan pendidikan yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’ mengenyampingkan masalah kesehatan? Di sinilah menurut Fraksi Partai Golkar, tidak menyentuh pola dasar pembangunan itu.

 

Ditambah lagi soal organisasi dan tata kerja dinas, Ranperda tentang ini cukup menyedihkan. Sebab, usianya relatif pendek, dalam lima tahun telah tiga kali perubahan. Sudahkah perubahan ini terencana dengan baik?

 

Pun, reformasi birokrasi dipersoalkan Fraksi Partai Golkar tidak diimplementasikan dengan menempatkan personil sesuai bidangnya. Sesuatu ditempatkan tidak pada tempatnya. Selama ini, terkesan bahwa penempatan personil seperti main pimpong lepas dari jabatan yang satu kembali ke jabatan lama, bahkan ada yang nonjob, tidak memiliki jabatan atau staf ahli.

 

”Kiranya ke depan perlu dipikirkan regerasi untuk memberikan kesempatan pada yang muda yang merupakan tonggak estafet kepemimpinan. Seringnya terjadi perubahan dan ketentuan suatu organisasi akan membawa dampak kurang baik bagi pelaksanaan tugas dan tidak maksimal,” ungkap YB Dt Parmato Alam membacakan pandangan umum fraksinya.

 

Nah, di Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Fraksi Partai Golkar mengingatkan, bahwa tugas dan fungsi inspektorat akhir-akhir ini kian lemah. Fraksi Partai Golkar mendorong inspektorat melaksanakan tugas untuk memperkecil kebocoran-kebocoran, penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, kalau itu ada.

 

Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh, serta Ranperda Unit Layanan Pengadaan (ULP) mendapat sokongan agar terjadi penyelamatan dan pelayanan publik yang lebih baik. Termasuk pula Ranperda tentang Pembentukan, Penggabungan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh, dinilai Fraksi Partai Golkar perlu dikaji mendalam tentang tatanan pemerintahan dan dengan tatanan adat yang tidak bisa digabungkan atau dipisahkan begitu saja.

 

Soal Bandara

 

Fraksi Partai Golkar, menyebut persoalan Bandara di Payakumbuh. Dalam pertanyaan, saran dan imbauannya, di Ranperda RPJMD, poin ’d’,  dikatakan bahwa kalau diperhatikan kondisi geografis dan demokrasi serta Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perhubungan RI, Payakumbuh belum tepat waktunya untuk membuat lapangan udara di wilayah Kota Payakumbuh.

 

Hal ini dikonfirmasi ke Walikota Payakumbuh, sesuai paripurna, dijawabnya bahwa pembangunan Bandara Payakumbuh nantinya tidak akan memberatkan APBD seluruhnya. Ada jalan lain.

 

”Kita akan perjuangkan dana dan anggaran APBN serta APBD Provinsi. Sementara, Bandara akan menjadi sektor vital bagi kemajuan Payakumbuh, nantinya,” singkat Riza Falepi.

 

Sementara itu, oleh Wakil Ketua DPRD Payakumbuh, H Sudirman Rusma yang asal Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa fraksinya tidak ada niat menghambat pembangunan bandara. Fraksi hanya memberikan saran. Sebab, secara kajian, Komisi C yang juga beranggotakan, anggota fraksinya telah berkonsultasi ke Kemenhub, dan di sana didapati bahwa bahwa Payakumbuh belum waktunya membangun Bandara.

 

”Kita setuju saja kalau ada studi kelayakan dilakukan. Namun, hasil konsultasi Komisi C kemarin sudah menemukan aturan bahwa Payakumbuh belum waktunya membangun bandara. Sebab, ujung-ujungnya nanti, APBD Payakumbuh juga yang akan terkuras,” ujar H Sudirman Rusma SIp tetap dengan sikapnya yang tenang.(dsp)

 

 

 JURU BICARA FRAKSI DEMOKRAT - VEMBRIAN ASUNG NUGROHO-MEMBACAKAN PANDANGAN FRAKSINYA DI DEPAN WALIKOTA PAYAKUMBUH RIZA FALEPI

Pandangan Umum Fraksi Demokrat

–    Jangan Jadi Perda Mandul!

–    Semua, Punya Hak dan Kesempatan yang Sama

 

Fraksi Demokrat mengawali pandangan umumnya dengan apresiasi dan penghargaan kepada Tim Ranperda dan Eksekutif yang telah bersusah-payah mulai dari penyusunan Ranperda sampai ke proses pembahasan. Di hadapan Walikota Payakumbuh Riza Falepi, Kamis (14/2), di Ruang Sidang DPRD Kota Payakumbuh, Vembrian Asung Nugroho sang juru bicara mewakili anggota fraksi lainnya mengatakan bahwa Ranperda tentang Pemakaian Petak Toko, Kios, Los, dan Palung Kaki Lima Pasar Payakumbuh meski dalam konteks penertiban pemakaian kekayaan daerah dan penyesuaian dengan UU No. 28/2009 tentang Retribusi dan Pajak Daerah perlu disiasati.

 

”Kami butuh penjelasan, strategi apa yang akan digunakan bagi penindakan atas penguasaan hak sewa selama ini yang telah puluhan tahun. Mohon dijelaskan,” demikian Asung membacakan pandangan umum fraksinya.

 

Ranperda tentang Irigasi, menurut Fraksi Demokrat, perlu dirinci dengan aturan-aturan yang terkait dan dibutuhkan, sehingga tidak menjadi Perda mandul nantinya. Lalu, Ranperda tentang Sungai, disebutkan FPD bahwa pertambangan di daerah aliran sungai perlu ketegasan untuk melarangnya serta sanksi yang berat. Jika diberikan izin, harus ada kelembagaan yang memberikan ijin sekaligus melakukan pengawasan. Menjamurnya depo-depo pasir di Payakumbuh, tahukah Walikota jumlah depo itu sekarang ini?

 

Pada Ranperda BPBD dan Ranperda Penyertaan Modal ke PT BPD, Fraksi Partai Demokat meminta agar harus disusun konsep penanganan bencana dan penanaman modal ini hendaknya memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, fraksi ini memberikan pekerjaan rumah kepada DPPKA untuk melakukan pendataan dan pembenahan seluruh aset yang dimiliki oleh Pemko Payakumbuh baik berupa aset bergerak maupun aset tetap, termasuk investasi yang telah ditanam.

 

Di RPJMD 2012-2017, ditegaskan, sebagai orang yang beriman pemerintah harus menepati janji-janji pembangunan yang tertuang di RPJMD. Realisasi program sangat dinantikan masyarakat. Rujukan pembangunan lima tahun ini juga berisikan Indikator Kinerja yang akan tercapai dan dijadikan acuan dalam penyusunan kegiatan oleh SKPD.

 

”Sejauh mana Pemko Payakumbuh punya SDM terkait Unit Layanan Pengadaan sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010? ” Asung di pandangan umum Ranperda ULP.

 

Fraksi Demokrat mengimbau kepada Pemerintah Kota, bahwa langkah fit dan proper test dalam pengisian jabatan melalaui perguruan tinggi (UI) diyakini memiliki independensi tinggi. Fraksi Demokrat sangat mengapresiasi hal ini.

 

”Mari bersama-sama kita membangun Payakumbuh tanpa diskriminasi. Sebab, setiap warga negara mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama untuk hidup dan berkembang di NKRI. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang, mari kita rangkul semua elemen masyarakat,” tegas Vembrian Asung Nugroho mengakhiri pandangan umum Fraksi Demokrat DPRD Kota Payakumbuh.(dsp)

 

JURU BICARA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA - TRI VENINDRA - MEMBACAKAN PANDANGAN FRAKSINYA DI DEPAN WALIKOTA PAYAKUMBUH RIZA FALEPI

Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

–    RPJMD Bukan Teoritik dan Janji Belaka

 

Fraksi PKS ini termasuk kritis dengan pengajuan 11 Ranperda oleh Walikota Payakumbuh. Di sidang paripurna DPRD dalam agenda pembacaan Pandangan Umum Fraksi Kamis (14/2) di Ruang Sidang DPRD Payakumbuh, Tri Venindra selaku juru bicara menyampaikan pertanyaan, apakah Ranperda yang diajukan ini prosesnya sudah didahului oleh kajian akademik? Jiak sudah, siapa saja dan apa lembaga yang dilibatkan?

 

”Apakah dalam proses awal, sebelum Ranperda diajukan, sudahkah eksekutif atau pemerintah melibatkan masyarakat, stakeholder terkait sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 53 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan RUU dan Ranperda?” tanya Fraksi PKS dibacakan Tri Venindra.

 

Soalan 4 Ranperda pertama yang diajukan oleh Walikota Payakumbuh, FPKS menanggapinya dengan mempertanyakan bagaimanakah pengelolaan barang milik daerah Pemko Payakumbuh selama ini, regulasi apa yang digunakan? Lalu, Walikota diminta menyampaikan hasil laporan sensus inventaris barang milik daerah Pemko Payakumbuh yang baru saja diselesaikan tim aset.

 

FPKS kemudian mempertanyakan adakah selama ini barang milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan DPRD dan bagaimanakah Ranperda ini menjawab persoalan ini? Lalu, bagaimana dengan barang-barang milik pemerintah provinsi yang diserahkan asetnya ke Pemko Payakumbuh? FPKS juga mendorong Pemko menerapkan reward dan punisment bagi pengoptimalan atau sebaliknya pengtidakoptimalan barang-barang milik daerah ini. Sebab, menurut pengamatan FPKS selama ini masih banyak SKPD yang tidak memanfaatkan barang milik daerah sehingga tidak berdaya guna.

 

”Pengadaan barang berupa bangunan dan gedung, harus memperhatikan status hukum kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kemubadziran anggaran,” demikian Tri Venindra di depan Walikota, Anggota DPRD dan SKPD.

 

Menyoal RPJMD, FPKS meminta agar data indikator disampaikan tidak dalam persentase, namun dalam bentuk angka riil. Sehingga, bisa dilihat kondisi di lapangan dan menentukan arah kebijakan yang akan diambil sehingga pencapaian yang diraih tidak semu. RPJMD ini nantinya akan terkait dengan janji-janji pembangunan di janji politik yang dulu disampaikan. Apakah implementasi janji politik itu sudah termaktub di RPJMD, bagaimana keterkaitan dengan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi?

 

Kritisnya FPKS terlihat di pandangan umum RPJMD, yang menyatakan bahwa program-progam pembangunan di RPJMD ini nantinya harus segera diikuti langkah strategis yang nyata sehingga bisa dievaluasi hasil yang telah dicapai.

 

”RPJMD ini tidak hanya bersifat teoritik dan normatif saja, tetapi sesuai dengan yang diinginkan masyarakat Kota Payakumbuh. Hal ini penting karena masyarakat tidak membutuhkan retorika-retorika yang akhirnya menjadi janji-janji belaka,” tegas FPKS dibacakan Tri Venindra.

 

Sedangkan, untuk 4 Ranperda lainnya, FPKS tidak memberikan pandangan apapun. Tri Venindra hanya menyampaikan FPKS akan membahasnya dengan tim Ranperda.(dsp)
JURU BICARA FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN - ALHADI HAMID - MENYERAHKAN PANDANGAN FRAKSINYA KEPADA WAKIL KETUA DPRD H SUDIRMAN RUSMA & WALIKOTA PAYAKUMBUH RIZA FALEPI 

Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

–    FPPP Setuju Saja

 

Fraksi PPP lewat juru bicaranya Alhadi Hamid menyampaikan pandangan umum tentang 11 Ranperda yang diajukan Walikota Payakumbuh di Ruang Sidang DPRD Payakumbuh, Kamis (12/2) lalu. Pandangan umum yang tergolong ringkas, to the point ini menegaskan kritisi dan pertanyaan Fraksi PPP terhadap 11 Ranperda yang diajukan itu. Di depan Walikota Payakumbuh Riza Falepi, Alhadi Hamid sang juru bicara fraksi PPP mengawali dengan ucapan terima kasih atas kesempatan membacakan pandangan umum fraksinya ini.

 

Soalan Ranperda Izin pemakaian petak toko, kios, los dan palung kaki Pasar Payakumbuh ditegaskan oleh Fraksi PPP bahwa pemegang hak sewa termasuk aset daerah yang tidak tetap, maka FPPP menyarankan jumlah pemegang hak sewa harus diregistrasi, diatur dalam Perda. Pemegang hak sewa tidak berhak mengontrakkan kepada pihak lain.

 

Soal Ranperda Irigasi Fraksi PPP menyatakan bahwa jenis yang termasuk irigasi harap ditambah; sumur bor yang digunakan untuk pengairan sawah, lahan pertanian, beserta mesin penyedotnya dan pompa air serta kincir air. Tentang Ranperda Sungai, FPPP sangat menyambut baik. Sementara, di Ranperda pengelolaan barang milik daerah, FPPP menyarankan agar nama Ranperda ini ditambah, ’peruntukan dan pengelolaan barang daerah’.

 

”Maka tidak ada lagi barang-barang milik daerah yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pengelolaanya. Masih kami lihat ada kendaraan roda dua berplat merah yang dioperasikan pengangkut jerami,” ujar Alhadi Hamid membacakan pandangan umum fraksinya.

 

Juga di pandangan umum tentang Ranperda RPJMD 2012-2017, pandangan FPPP cukup panjang sebagaimana fraksi lainnya. Saran FPPP, soal materi RPJMD Kota Payakumbuh hendaknya berpedoman kepada RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. Pada materi RPJM nasional yang bermaterikan; strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, program SKPD dan lintas SKPD.

 

Selanjutnya, pandangan umum FPPP singkat-singkat saja. Pandangan Umum 4 lembar ini terasa begitu ringkas.(dsp)

 

JURU BICARA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL - HURISNA JAMHUR - MEMBACAKAN PANDANGAN FRAKSINYA DI DEPAN WALIKOTA PAYAKUMBUH RIZA FALEPIPandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional

–    Singkat Saja, Rugikah Pemko?

 

Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional hampir sama dengan FPPP singkat-singkat saja. Empat lembar pandangan umum fraksi atas 11 Ranperda yang diajukan Walikota Payakumbuh, dibacakan oleh juru bicara fraksi Hurisna Jamhur. Politisi perempuan di Payakumbuh ini membacakan hal pokok yang dipandang oleh Fraksi PAN terkait dengan 11 Ranperda, di Ruang Sidang DPRD Payakumbuh, Kamis (14/2).

 

”Apakah judul Ranperda ini sudah sesuai dengan tuntutan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah? Apakah pengalihan hak sewa toko selama ini cukup banyak terjadi dan berapa kerugian Pemko akibat pengalihan hak sewa ini? Apakah permasalah pertokoan sederetan Gumarang betul-betul sudah tuntas dengan pemilik lama?” pertanyaan langsung diajukan oleh Fraksi PAN.

 

Di persoalan Ranperda Irigasi, Fraksi PAN masih terlihat kritis dengan mempertanyakan sebelum Ranperda ini dibuat, apakah sudah dilakukan analisa sistem pemakaian air yang efisien dan efektif? Apakah alih fungsi lahan juga dimuatkan di Ranperda Irigasi ini?

 

Selanjutnya, menyoal Ranperda ULP dan RPJMD, Fraksi PAN seperti tidak berpandangan apa-apa, hanya bertanya, apakah sudah efektif? Dimana letak manfaat sosial, ekonomi, dan manfaat lainnya? Ha!

 

Fraksi PAN secara singkat, kemudian menutup pandangan umumnya dengan mengalaskan bahwa Ranperda pada dasarnya kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi masalah dan persoalan yang hendak diselesaikan dengan baik tanpa mengedepankan  kepentingan sepihak apalagi golongan tertentu.

 

”Terpenting adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebab Perda yang dibuat pemerintah daerah,” Fraksi PAN kemudian mengakhiri pandangan umum singkatnya ini.(dsp)

JURU BICARA FRAKSI BPR - SYAFRIZAL - MEMBACAKAN PANDANGAN FRAKSINYA DI DEPAN WALIKOTA PAYAKUMBUH RIZA FALEPI

Pandangan Umum Fraksi Bintang Perjuangan Reformasi (Gabungan)

–    Tidak Boleh Bertentangan

 

 

Fraksi gabungan, Fraksi Bintang Perjuangan Reformasi yang terdiri dari Isa Aidil (PBB), Syafrizal (PBB), Aribus Madri (PDI P), dan Alhudri Datuak Rangkayo Mulie (PBR) juga memberikan pandangan umum soalan 11 Ranperda yang diajukan Walikota Payakumbuh ke DPRD. Bertempat di Ruang Sidang DPRD, Kamis (14/2), juru bicara sekaligus Ketua Fraksi BPR Isa Aidil menyampaikan pandangan umum fraksinya ke hadapan Walikota Payakumbuh Riza Falepi.

 

Isa Aidil, membacakan, bahwa Fraksi BPR menyarankan agar dalam pembahasan Ranperda Izin Pemakaian Petak Toko, Kios, Los, dan Palung Kaki Lima Pasar Payakumbuh, Pemko memperhatikan segala aspek baik dari sisi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Perlunya penataan ulang seluruh kios, petak toko, los, dan palung kaki lima dengan melibatkan asosiasi pedagang yang ada.

 

”F-BPR setuju bahwa Ranperda tentang Sungai sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu kajian mendalam dan melibatkan tokoh masyarakat dan penduduk yang tinggal di sepanjang daerah aliran (bantaran) sungai,” tegas Isa Aidil membacakan pandangan umum fraksinya.

 

Soal Aset daerah, yang tertuang di Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, F-BPR sangat mengapresiasi dan mengatakan bahwa ini salah satu faktor untuk menuju prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Sementara, di pandangan umum tentang RPJMD, fraksi gabungan ini singkat saja mengimbau seluruh stakeholder untuk melaksanakan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut.(dsp)