SIDANG PARIPURNA DPRDPAYAKUMBUH

Politik 2013, memang sudah mulai gerah. Sampai-sampai ungkapan ’rencana’ dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh ditanggapi panas dengan ungkapan ’apriori’ oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi. Padahal, setelah dikonfirmasi dan dilihat langsung dokumen pandangan umum Fraksi partai berlambang beringin ini, menyarankan soal belum tepatnya waktu dibangun bandara di Payakumbuh.

”Tentu kami punya alasan. Sebab kami, anggota fraksi telah bersama Komisi C DPRD ke Kemenhub melakukan konsultasi dan menanyakan hal ini. Jawaban dari Dirjen Perhubungan Udara belum ada prioritas untuk Payakumbuh,” ujar H Sudirman Rusma yang Wakil Ketua DPRD asal Fraksi Partai Golkar meningkahi responsif Walikota Riza Falepi, usai mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Payakumbuh Kamis pekan lalu.

Fraksi Partai Golkar, menyebut persoalan Bandara di Payakumbuh. Dalam pertanyaan, saran dan imbauannya, di Ranperda RPJMD, poin ’d’,  dikatakan bahwa kalau diperhatikan kondisi geografis dan demokrasi serta Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perhubungan RI, Payakumbuh belum tepat waktunya untuk membuat lapangan udara di wilayah Kota Payakumbuh.

Hal ini dikonfirmasi ke Walikota Payakumbuh, sesuai paripurna, dijawabnya bahwa pembangunan Bandara Payakumbuh nantinya tidak akan memberatkan APBD seluruhnya. Ada jalan lain.

”Kita akan perjuangkan dana dan anggaran APBN serta APBD Provinsi. Sementara, Bandara akan menjadi sektor vital bagi kemajuan Payakumbuh, nantinya,” singkat Riza Falepi seusai sidang paripurna tersebut.

Sementara itu, oleh Wakil Ketua DPRD Payakumbuh, H Sudirman Rusma yang asal Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa fraksinya tidak ada niat menghambat pembangunan bandara. Fraksi hanya memberikan saran. Sebab, secara kajian, Komisi C yang juga beranggotakan, anggota fraksinya telah berkonsultasi ke Kemenhub, dan di sana didapati bahwa bahwa Payakumbuh belum waktunya membangun Bandara.

”Kita setuju saja kalau ada studi kelayakan dilakukan. Namun, hasil konsultasi Komisi C kemarin sudah menemukan aturan bahwa Payakumbuh belum waktunya membangun bandara. Sebab, ujung-ujungnya nanti, APBD Payakumbuh juga yang akan terkuras,” ujar H Sudirman Rusma SIp tetap dengan sikapnya yang tenang.

Jawaban Walikota

Hari ini, Senin (18/2) dalam jadwalnya dimulai pukul 9.00 WIB Walikota Payakumbuh diberikan waktu untuk menjawab semua pertanyaan, saran dan imbauan 6 fraksi di DPRD Kota Payakumbuh. Terkait dengan 11 Ranperda yang diajukan Walikota.

11 Ranperda yang diajukan Pemko Payakumbuh adalah Ranperda tentang izin pemakaian petak toko, kios, los dan palung kaki lima Pasar Payakumbuh. Kedua, Ranperda tentang irigasi. Ketiga, Ranperda tentang pengelolaan sungai. Keempat, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda tentang RPJM 2013-2017, Ranperda perubahan ketiga Perda 03 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Selanjutnya, Ranperda tentang perubahan kedua Perda nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di lingkungan Pemko Payakumbuh. Dilanjutkan dengan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Ranperda tentang pembentukan unit pelayanan pengadaan kota Payakumbuh.

Ranperda tentang penyertaan modal pemerintah kota Payakumbuh ke dalam modal saham PT BPD Sumbar dan Ranperda tentang pembentukan, penggabungan, dan penghapusan kelurahan.

Soal pembangunan bandara, ternyata hanya satu bagian dari rencana pembangunan yang sudah mulai digerakkan oleh Pemko. Sementara, hanya pendanaan untuk studi kelayakan sebesar Rp300 juta yang disetujui di APBD 2013. Studi kelayakan ini akan mendatangkan para ahli bidang pembangunan bandara, kementrian perhubungan, ahli sosiologi pembangunan serta tim ahli lainnya yang akan dibawa oleh Kemenhub. Tentu, memakai anggaran yang disediakan oleh Pemko Payakumbuh untuk menyambut, melayani, sampai selesai studi kelayakan ini berjalan.

Berikutnya, pembangunan stadion olahraga, ternyata pun telah dianggarkan untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar. Dalam rencana yang dibicarakan di Pemko Payakumbuh, stadion ini akan memakai lahan pertanian produktif di kawasan Kapalo Koto, Payakumbuh Selatan. Belum terang, kawasan mana yang akan dibebaskan lewat anggaran yang sudah tersedia di kas APBD 2013 itu. Ditambah 2 stadion mini pun masuk dalam rencana serupa.

6 FRAKSI DPRD

Sesuai jadwal pembahasan yang disampaikan sebelumnya di paripurna DPRD Payakumbuh Senin awal pekan lalu, bahwa dua hari setelah itu diberikan waktu bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk menyusun pandangan umumnya. Kamis (14/2) lalu, seluruh fraksi menyampaikan pandangan tersebut di hadapan Walikota Payakumbuh, Riza Falepi.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H Sudirman Rusma dan Wakil Ketua H Suhaimi Birran, para juru bicara fraksi menyampaikan pandangannya tentang 11 Ranperda serta memberikan pertanyaan kepada Walikota. Riza Falepi yang datang bersama Sekko Irwandi, tepat pukul 10.00 WIB dari jadwal rapat paripurna yang dimulai pukul 9.00 WIB mengenakan batik lengan panjang. Terlihat santai, meski telat dari jadwal yang ditentukan.

Pun, di ruang sidang, anggota DPRD awalnya baru lima orang yang muncul. Masih ada rupanya fraksi yang sedang mempersiapkan pandangan umumnya. Baru akan diprint. Sampai sidang dimulai terlihat 13 anggota DPRD yang menghadiri ruangan sidang. Meski tidak quorum, sidang tetap dilanjutkan karena bukan paripurna pengambilan keputusan.

Input dan saran masyarakat langsung ke DPRD dan Tim Ranperda sangat diharapkan dan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 53 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan RUU dan Ranperda.(dsp)