Gambar

 

Singkat dan padat. Begitulah Walikota Payakumbuh Riza Falepi menjawab pandangan umum fraksi-fraksi yang bersidang mendengarkan jawaban Walikota di DPRD Kota Payakumbuh, Senin (18/2) kemarin. Walikota yang berpakaian dinas harian (PDH) Linmas beremblem Kota Payakumbuh ini, membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi di depan anggota DPRD yang dipimpin sidangnya oleh Wakil Ketua H Sudirman Rusma dan didampingi H Suhaimi Birran.

 

Tidak ada komentar atau jawaban apapun yang mengandung kata ’bandara’ dalam nota jawaban Walikota yang dibacakan Riza Falepi, kemarin itu. Riza Falepi yang tepat datang pukul 10.00 WIB dari jadwal pukul 9.00 WIB itu datang di saat sidang sedang diskor oleh pimpinan sidang, sebab menunggu kedatangannya yang terlambat.

 

Hanya dua hal saja item pandangan umum Fraksi Partai Golkar yang dijawab oleh Riza Falepi. Pertama, bahwa tidak ada ketentuan tentang pembatasan masa Perda. Kedua, penjelasan tentang Kesbang yang tata organisasinya digabungkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2008. Sampai di situ saja.

 

Padahal, setelah pandangan umum dibacakan Fraksi Partai Golkar, Kamis pekan lalu, Walikota Riza Falepi langsung bereaksi dengan menyatakan bahwa jangan apriori dengan rencana-rencana Pemko. Apriori ini dikatakan, bahwa pembangunan bandara yang sedang direncanakan dan diproses tahapan studi kelayakannya, tidak akan memberatkan APBD Kota Payakumbuh. Walikota Riza Falepi terkesan menghindar dari konflik tentang persepsi bandara ini. Sehingga, jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Golkar hanya dua item saja.

 

”Kita akan perjuangkan dana dan anggaran APBN serta APBD Provinsi. Sementara, Bandara akan menjadi sektor vital bagi kemajuan Payakumbuh, nantinya,” singkat Riza Falepi sesaat sesudah mendengar imbuh saran Fraksi Partai Golkar tentang Bandara, Kamis pekan lalu. Di beberapa media bahkan dikatakan bahwa Fraksi Partai Golkar telah ’apriori’ dengan rencana ini.

 

Sementara itu, oleh Wakil Ketua DPRD Payakumbuh, H Sudirman Rusma yang asal Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa fraksinya tidak ada niat menghambat pembangunan bandara. Fraksi hanya memberikan saran. Sebab, secara kajian, Komisi C yang juga beranggotakan, anggota fraksinya telah berkonsultasi ke Kemenhub, dan di sana didapati bahwa bahwa Payakumbuh belum waktunya membangun Bandara.

 

”Kita setuju saja kalau ada studi kelayakan dilakukan. Namun, hasil konsultasi Komisi C kemarin sudah menemukan aturan bahwa Payakumbuh belum waktunya membangun bandara. Sebab, ujung-ujungnya nanti, APBD Payakumbuh juga yang akan terkuras,” ujar H Sudirman Rusma SIp tetap dengan sikapnya yang tenang.

 

Mengambang, Tidak Rinci

 

Bisa dibaca nota jawaban Walikota Payakumbuh tampaknya masih mengambang dan tidak menjelaskan ke penjelasan detail secara angka, masih umum-umum saja. Saat menjawab Fraksi Partai Demokrat, Riza Falepi mengatakan bahwa siasat atau strategi dalam meredam gejolak Ranperda Retribusi Izin Pemakaian Petak Toko, Kios, Los, dan Palung Kaki Lima Pasar Payakumbuh, ia mengatakan Pemko akan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada semua stakeholder di Pasar Payakumbuh.

 

Menyoal depo pasir yang kini marak, Riza pun menjawab, ”rata-rata, 10 buah depo”. Soal Unit Layanan Pengadaan (ULP), Riza Falepi mengatakan telah menganggarkan di tahun 2013 untuk pembelian laptop, komputer, peralatan jaringan internet, untuk pendukung tugas masing-masing Pokja ULP tersebut. Walhasil, Riza Falepi sendiri kemudian mengakui kekeliruannya. Di Ranperda tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan, dalam nota penjelasan, justru diakuinya kealfaan memasukkan kata penghapusan.

 

Sebaliknya, menjawab pandangan umum Fraksi PAN yang hanya 4 lembar, Riza Falepi rela berpanjang-panjang sampai 7 lembar jawaban. Memang, di awal pidato jawaban ini sudah dialaskannya, bahwa jawaban atas pertanyaan yang serupa dan sejenis dijawab satu kali di satu fraksi saja. Dijawab pertama kali bahwa pembuatan naskah akademis Ranperda Izin Pemakaian Petak Toko, Kios, Los dan Palung Kaki Lima Pasar Payakumbuh pembuatan naskah akademisnya telah dikerjakan dan dikerjasamakan dengan Lembaga Penelitian Universitas Andalas Padang.

 

Khusus tentang Ranperda tentang Sungai, Walikota Riza Falepi menjawab bahwa permasalahan di sempadan sungai, sepanjang daerah aliran telah dilakukan inventarisasi secara bertahap. Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut Walikota dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

 

Di Ranperda ULP, dijawab Riza Falepi, gunanya agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, terpantau, dan terkendali, akan menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang dan jasa sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.

 

Menariknya di jawaban tentang Ranperda Penyertaan Modal Pemko Payakumbuh ke dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar. Bahwa porsi saham Kota Payakumbuh sampai 2012 sebesar 3,91 persen dari total modal bank setiap tahunnya. Total penyertaan modal sampai 2012, Rp.21,37 miliar. Deviden dengan modal 2011 sebanyak Rp.16,512 miliar sebesar Rp.6.607.462.122 pada 2012 atau sebesar 40,02 persen dari total penyertaan modal.

 

Fraksi lainnya, juga dijawab simultan oleh Riza Falepi. Sembari menjawab pertanyaan beberapa fraksi tentang arah RPJMD 2012-2017, apakah sudah sesuai dengan arah RPJM Provinsi dan RPJMN? Riza Falepi melampirkan perbandingan arah isi dan kebijakan RPJMN-RPJM Sumbar-RPJMD Payakumbuh 2012-2017.

 

Rapat Internal

Sesuai jadwal yang telah disusun Badan Musyawarah DPRD Kota Payakumbuh. Hari ini, Selasa (19/2) dilangsungkan Rapat Internal pembentukan Panitia Khusus yang menggawangi 11 Ranperda yang diajukan Walikota Payakumbuh tersebut. 11 Ranperda yang diajukan Pemko Payakumbuh adalah Ranperda tentang izin pemakaian petak toko, kios, los dan palung kaki lima Pasar Payakumbuh. Kedua, Ranperda tentang irigasi. Ketiga, Ranperda tentang pengelolaan sungai. Keempat, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda tentang RPJM 2013-2017, Ranperda perubahan ketiga Perda 03 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Selanjutnya, Ranperda tentang perubahan kedua Perda nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di lingkungan Pemko Payakumbuh. Dilanjutkan dengan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Ranperda tentang pembentukan unit pelayanan pengadaan kota Payakumbuh.

Ranperda tentang penyertaan modal pemerintah kota Payakumbuh ke dalam modal saham PT BPD Sumbar dan Ranperda tentang pembentukan, penggabungan, dan penghapusan kelurahan.

 

Besok, Rabu (20/2) langsung akan digelar rapat kerja dengan SKPD terkait membahas Ranperda yang tengah disusun ini. Demikian jadwal yang terpampang di Humas DPRD Kota Payakumbuh.(dsp)