PAYAKUMBUH

Membela guru, yang kini dikatakan penuh kecemasan sebab tidak pastinya faktor kenaikan dan mutasi jabatan di Kota Payakumbuh menjadikan Partai Amanat Nasional membuka meja pengaduan di kantor DPD PAN Payakumbuh. DPD PAN lewat ketuanya, Chandra Setipon tidak merinci persoalan yang dimaksudkan, namun pastinya, dalam mutasi jabatan tiga kali sebelumnya telah banyak kejanggalan yang terjadi.

 

Tepat di 110 hari jabatannya, Riza Falepi bahkan mengungkapkan masih gagap dalam mengambil kebijakan. Apakah ini juga menyebabkan banyak pejabat baru yang diangkat tidak sesuai dengan syarat jabatan, kesesuaian kemampuan dan jalur pendidikan, atau malah yang tiba-tiba dari guru biasa menjadi Kabid di instansi dinas pendidikan?

 

”Kami sangat peduli dengan nasib guru ini. PAN akan membela semua kerugian, kecemasan, kejanggalan dan ketidaksesuaian yang terjadi pada guru. Jangan cemas, PAN masih peduli. PAN siap membela para guru yang dirugikan,” demikian Chandra Setipon bersama jajaran pengurus DPD PAN Payakumbuh, Jumat (22/2) siang kemarin di Payakumbuh.

 

Anggota Fraksi PAN Zul Amri lebih lantang lagi. Fraksi PAN pun kini telah membuat analisa strategis tentang kesewenang-wenangan kebijakan peletakan pejabat, mutasi, dan penetapan posisi tugas. Hingga kini, lima bulan Walikota Payakumbuh Riza Falepi memimpin Payakumbuh, banyak kecemasan pejabat timbul. Sebab, jabatan yang diutak-atik justru tidak pada kompetensi.

 

Audit Balaikota

 

Selain membuka meja pengaduan, siap membela guru yang kini penuh cemas serta memperjuangkan penempatan posisi yang tidak sesuai kompetensinya, PAN juga mempersoalkan kembali soalan Kantor Walikota yang baru di Poliko. PAN mengkritik kenapa yang kini berjalan bukan audit investigasi, justru hanya audit terjadwal saja?

 

Anggota Fraksi PAN Zul Amri mengatakan bahwa dia telah meminta kepada Pemko untuk melakukan audit investigasi dengan memanfaatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sayang, aku Zul Amri, pihak Pemko mengatakan tidak bisa dilakukan oleh BPK harus Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 

”Ah, ternyata alasan saja. Saya sudah berkonsultasi langsung dengan BPK di Padang, bisa kok! Tetapi, sampai hari ini tidak ada pernah ada surat permintaan audit investigasi dari Pemko Payakumbuh. Ada apa ini?”

 

Payakumbuh penuh kemelut saat ini. Mulai dari Pasar Payakumbuh yang ’basilemak peak’, sampai kepada tidak adanya kebijakan pro rakyat yang betul-betul ditelurkan oleh Walikota pilihan rakyat ini.

 

”Belum ada program baru, masih urusan bandara yang kami ragukan disetujui dibantu APBN. Kalau akan memakai anggaran APBD Payakumbuh, mana lagi uang untuk kesejahteraan rakyat?” ungkap Chandra Setipon dan Zul Amri sepakat.

 

Sampai hari ini, Walikota Payakumbuh Riza Falepi masih di luar kota, Wakil Walikota Suwandel Mukhtar terjadwal di Singapura, sesudah menghadiri undangan Gonjong Limo Batam.(dsp)