Gambar

PAYAKUMBUH

 

Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Payakumbuh mendapat dukungan kuat dari DPD PAN Kota Payakumbuh. Ketua DPD PAN, Chandra Setipon AMd mengatakan bahwa kini partai melakukan penguatan respon terhadap semua kebijakan fraksi.

 

”Sejak dulu itu kami lakukan. Bahwa pembangunan Kantor Walikota Payakumbuh yang kini dihebohkan untuk diaudit itu, PAN tampil sebagai penolak kebijakan kala itu. Meski kalah jumlah suara, namun hari ini pembangunan itu bermasalah mulai tampak. Bahkan, Walikota sendiri meminta untuk diaudit dulu, baru akan dikucurkan dana tambahan,” tukas Chandra Setipon yang bersama jajaran pengurus dan fraksi di kawasan Ngalau Indah, Jumat (22/2) kemarin.

 

Partai berlambang matahari ini mengaku tidak risau dengan rencana pembangunan bandara ini. Jika memang akan dibangun di Kota Payakumbuh, jika benar lulus studi kelayakan, jika benar kemudian tidak memberatkan anggaran pemerintah daerah, jika benar. Chandra Setipon setuju sekali, PAN sangat setuju jika benar begitu kenyataannya.

 

DPD PAN Payakumbuh mengaku bahwa soal bandara PAN sepakat bahwa untuk anggaran studi kelayakan akan dipertahankan di angka Rp300 juta saja. Sebab, sejak awal DPD PAN sudah menyampaikan kepada fraksi bahwa pembangunan bandara ini dilihat kasat mata saja tidak laik dengan luas daerah dan ketersediaan anggaran daerah. Jika dibebankan pada APBN, sudah jelas bahwa Payakumbuh tidak mampu.

 

Soalnya, berdasarkan informasi Fraksi PAN kepada DPD PAN dikatakan bahwa pemerintah pusat mulai 2012 lalu tidak lagi ada bantuan pusat untuk pembangunan bandara di Kota Payakumbuh. Dikatakan pula, berdasarkan hasil konsultasi ke Kemenhub beberapa waktu lalu, disebutkan pemerintah pusat sudah membatasi bahkan tidak lagi mengucurkan bantuan dana untuk pembangunan bandara daerah.

 

DPD PAN Payakumbuh mengkomitmenkan diri menjadi partai yang kritis dan memperjuangkan pembangunan yang realistis dan berbenar-benar. PAN tidak mau menjadi penghalang kemajuan, malah bertekad menjadi partai yang memajukan wawasan dan berbenar-benar demi masyarakat Payakumbuh.

 

”Namun, tentu setiap item pembangunan, semisal bandara ini selayaknya benar-benar bisa dan sanggup untuk kesejahteraan masyarakat. Kini, apalagi sudah berkembang wacana tiga lokasi bandara direncanakan di kabupaten, satu di kota, kemana arahnya ini?” Chandra Setipon mengaku sangsi.

 

Soal jarak, juga ditegaskannya perlu disangsikan bisa lulus studi kelayakan. Payakumbuh berada di antara dua bandara besar, di Padangpariaman dan Pekanbaru. Meski begitu, jika studi kelayakan dilakukan menghabiskan anggaran Rp300 juta, yang kini minta ditambah hanya untuk survey awal Rp500 juta, untuk apa?

 

Sementara, informasi yang diterima oleh DPD PAN Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota sudah sejak dua tahun lalu mengajukan untuk pembangunan bandara. Sampai hari ini belum ada realisasi. Apakah hanya akan menumpang saja di studi kelayakan kota, lalu dibangun di kabupaten? Wallahu Alam.(dsp)