Bimtek Panwascam Limapuluh Kota kamis-jumat 30-31 juli 2015. ketua kpu dan kepala sekretariat panwaslu limapuluh kota
Bimtek Panwascam Limapuluh Kota kamis-jumat 30-31 juli 2015. ketua kpu dan kepala sekretariat panwaslu limapuluh kota
Bimtek Panwascam Limapuluh Kota kamis-jumat 30-31 juli 2015
Bimtek Panwascam Limapuluh Kota kamis-jumat 30-31 juli 2015

Pengamat Hukum dan Kandidat Doktor Hukum Wendra Yunaldi Berang

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota Ismet Aljannata dicecar belasan pertanyaan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Limapuluh Kota yang menggelar Bimbingan Teknis di Ruang Pertemuan Sagho Bungsu di Tanjung Pati (30-31/7). Ismet Aljannata menjadi narasumber pertama yang tampil dengan materi Jadwal dan agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Kampanye.

“Ada empat kategori pemilih yang terdaftar, nantinya. Sesuai Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2015, ada DPS menjadi DPT, Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2), dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh). Pemilihan kali ini disikapi dengan serius oleh penyelenggara Pemilu agar seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih melakukan pemilihan, memanfaatkan hak pilihnya dengan baik dan terjamin.

Ismet Aljannata yang memberikan materi dan berdiskusi dengan 39 orang Panwascam dari 13 Kecamatan di Limapuluh Kota mengaku ada beberapa perbedaan Pemilihan 2015 dengan Pilkada serta Pemilihan Umum sebelumnya. Beberapa poin pun telah diubah sesuai Amar putusan Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 8 tahun 2015 menjadi landasan Pilkada tahun ini.

Ketua Panwaslu Limapuluh Kota Noviharnis, bersama Komisioner lainnya Husnarti dan Yoriza Asra membuka kegiatan Bimtek pertama yang digelar bagi Panwascam 13 kecamatan itu. Noviharnis memesankan agar para Panwascam mampu mengikuti Bimtek hingga selesai dengan baik.

Soalan Penindakan dan Pelanggaran diterangkan dengan rinci oleh pemateri Husnarti. Komisioner Bidang Hukum dan Penindakan ini menerangkan proses penerimaan laporan, pleno di Panwascam mengkategorikan pelanggaran, lalu penindakan yang dilakukan dengan analisa hokum dari Panwaslu Kabupaten.

”Setiap laporan diproses dengan cepat. Serta diantarkan ke tingkatan yang lebih tinggi di hari yang sama,” ujar Husnarti. Lalu, komisioner Bawaslu Sumbar Surya Efritmen, dilanjutkan Jumat oleh Koordiv Pengawasan Yoriza Asra.

TERBELIT ANGGARAN

Sampai hari ini, Panwaslu Kabupaten Limapuluh Kota sebenarnya masih terbelit masalah anggaran. Memang, dikatakan Kepala Sekretariat Melia Rahmi Nota Penyerahan Hibah Daerah telah ditandatangani kepala daerah dan Panwaslu. Namun, di Dinas terkait sampai hari ini belum mengeluarkan persetujuan anggaran.

Mendengar hal ini, kandidat Doktor Hukum Wendra Yunaldi SH MH memprotes Pemkab Limapuluh Kota yang dinilainya berlalai-lalai. Lalainya Pemkab dalam menyetujui pengajuan anggaran Panwaslu dinilai Wendra Yunaldi sebagai upaya menghambat proses demokrasi di daerah ini.

”Panwaslu itu lembaga negara. Menjalankan tugas negara. Soalan Panwaslu di Pemilihan 2015 harus bersandar ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Limapuluh Kota kan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Rasanya, tidak luar biasa besar anggaran Panwaslu. Namun, kinerja pengawasan Pemilihan, jika tidak maksimal, maka hasil pemilihan ini banyak compang-campingnya!” ujar Wendra Yunaldi SH MH kukuh.(Dodi Syahputra)