MOJOKERTO BELAJAR INKLUSIF

EDVIANUS: PAYAKUMBUH TERAPKAN DENGAN SISTEM


PAYAKUMBUH

 

Keistimewaan pendidikan di Kota Payakumbuh menjadi perhatian banyak pihak. Makanya, DPRD Kota Mojokerto datang ke Kota Batiah melakukan kunjungan kerja ingin tahu betul tentang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi semua anak berkebutuhan khusus (inklusif). Kadinas Pendidikan Edvianus secara gamblang mengatakan bahwa Payakumbuh di bidang pendidikan memvisikan terwujudnya insan kota Payakumbuh yang cerdas, kompetitif dan tangguh, serta mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

 

“Kami ingin sekali menjadikan kota kami juga bervisi pendidikan inklusif ini. Namun, tentu harus ada perbandingan dari kota lain yang telah menerapkannya. Payakumbuh kami kenal selaku kota yang berhasil menerapkan konsep pendidikan ini,” ujar Wakil Ketua DPRD Mojokerto Yunus Suprayitno sekaligus memimpin 14 orang rombongannya, Selasa (25/9) kemarin.

 

Pimpinan DPRD Payakumbuh, Ketua Wilman Singkuan Datuak Parpatiah, Wakil Ketua H Sudirman Rusma dan H Suhaimi Birran ikut dalam diskusi bersama Kadinas Pendidikan Payakumbuh dan DPRD Mojokerto di ruang sidang. 10 pointer pertanyaan sebelumnya sudah dikirimkan ke Payakumbuh. Namun, pertanyaan itu ternyata tak cukup mengenyangkan rasa ingin tahu tamu Mojokerto. Edvianus dicecar dengan beragam pertanyaan lainnya.

 

“Mengupayakan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat kota Payakumbuh. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral,” ungkap Edvianus menceritakan tentang misi pendidikan inklusif ini.

 

Ditambahkan Edvianus dalam paparan tersebut, bahwa misi lainnya, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai, berdasarkan standar kota, propinsi, nasional, dan global. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.

 

Menjawab pertanyaan Mojokerto, jumlah sekolah yang ada di kota Payakumbuh, yaitu TK/RA 42 sekolah, Sekolah Dasar/MI 76 sekolah, SMP/MTs 15 sekolah, SMA/MA 14 sekolah, SMK 9 sekolah, siswa yang berusia 7 – 12 tahun sebanyak 17.228 orang.

        

Kebijakan khusus kebijakan Kepala Dinas Pendididkan Kota Payakumbuh dalam pengembangan layanan pendidikan inklusif di sekolah dengan menetapkan 33 sekolah penyelenggara melalui SK penetapan. Lalu, menugaskan 35 Guru Pembimbing Khusus di sekolah penyelenggara melalui SK penugasan.

“Setelah itu, secara kebijakan juga dibentuk Kelompok Kerja Guru Pembimbing Khusus (KK-GPK) Kota Payakumbuh, setelah itu membentuk kelompok kerja Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Kota Payakumbuh, yang pengurus dan anggotanya berasal dari unsur: Kepala Bidang, Kasi kurikulum, Dewan Pendidikan, Pemerhati Pendidikan (masyarakat), Kepala Sekolah, dan Guru,” ujar Edvianus.

 

Selanjutnya, pendidikan inklusif di Payakumbuh dilanjutkan dengan sistemasi memberikan dukungan kepada Center seperti; mengusahakan lokasi pengembangan Center, menunjuk Center sebagai pusat sumber pengembangan pendidikan inklusi, mendorong sekolah untuk memanfaatkan sarana yang ada digunakan oleh sekolah-sekolah lain.

 

DPRD Mojokerto mengajukan banyak pertanyaan tentang pendidikan bagi anak kebutuhan khusus ini. Khusus data anak kebutuhan khusus; tunanetra 49 orang, tunarungu 101 orang, tunagrahita 135 orang, tuna daksa 11 orang, tuna laras 11 orang, autis 68 orang, lambat belajar 156 orang, kesulitan belajar 117 orang, cerdas istimewa 82 orang, jadi total anak kebutuhan khusus yang di Payakumbuh 728 orang.

 

Anak kebutuhan khusus belajar di SLB sebanyak 327 orang siswa dan berada di sekolah Inklusi sebanyak 401 orang. Rombongan Mojokerto terlihat puas dengan penjelasan Edvianus.

 

DODI SYAHPUTRA

JEMBATAN DIRESMIKAN, GUBERNUR TAK KOORDINASI

 

PANGKALAN

 

Pasar dan Jembatan di Mangilang, Kecematan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota diresmikan Gubernur Irwan Prayitno. Namun, aneh, peresmian pasar dan jembatan di Limapuluh Kota ini sama sekali tidak memberi tahu ke Bupati setempat. Makanya, saat diresmikan Minggu lalu, Bupati Alis Marajo yang tak diberitahu tidak hadir.

 

“Jadi jangan salah anggapan. Protokoler Gubernur tidak pernah memberitahukan kami persoalan akan datang ke daerah kami, meresmikan pasar dan jembatan, juga di daerah kami. Bupati bukan tidak mau hadir, tetapi tidak diberi tahu,” ujar juru bicara Limapuluh Kota M Siebert, setelah bisa dikonfirmasi usai kunjungan lapangan bersama Bupati ke Galugua Kapur IX.

 

Tahunya, tentang peresmian ini, justru dari sebuah ucapan terima kasih CV Pati Sarana Sumatera Barat atas nama Direktur Iswandi Bakir kepada Gubernur Sumbar, Kadinas Prasjal Tarkim dan Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKS Muslim Yatim yang telah meresmikan penggunaan pasar dan jembatan ini.

 

Warga Mangilang sendiri, yang enggan disebut namanya menginformasikan bahwa peresmian ini aneh. Lengang-lengang saja. Tak banyak pejabat yang datang. Padahal yang diresmikan pasar dan jembatan yang biayanya bermilyar.

 

Namun, panitia lokal juga tidak memberitahu ke Bupati. Sebuah keniscayaan situasi protokoler yang dilanggar habis-habisan.

 

“Kalau memang mau diresmikan, di daerah kita, Bupati jika pun bentrok agendanya, akan mengutus pejabat lainnya. Sehingga, kita pemerintah ini tetap bermartabat. Itulah fungsi protokoler yang sebenarnya,” ujar M Siebert yang Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Limapuluh Kota menegaskan.

 

DODI SYAHPUTRA

WALIKOTA BERKEMEJA, WAWAKO BERBAJU HANSIP

KOORDINASI PEJABAT, MASYARAKAT BERSUARA

 

PAYAKUMBUH

 

Sedari pagi, Senin (24/9) aktifitas di Balaikota Payakumbuh berjalan luar biasa. Walikota baru sudah berkantor. Apel pagi dipimpin Sekda Irwandi dihadiri seluruh pegawai. Luar biasa.

 

Selanjutnya, usai apel pagi, Walikota Riza Falepi dan Wakil Walikota Suwandel Mukhtar mengumpulkan seluruh pejabat pemerintah di Payakumbuh. Ruang Sidang Lantai 3 penuh sesak. Semuanya, hampir tak ada yang alpa. Gerah tak kuasa pendingin ruangan mendinginkan suasana pertemuan yang hangat itu.

 

Riza Falepi yang berpakaian kemeja lengan panjang dan Suwandel Mukhtar berpakaian dinas pertahanan sipil, duduk di depan. Keduanya berpesan agar para pejabat jangan ada yang gelisah. Segala isu-isu tentang jabatan dan reposisi pejabat tidak benar.

 

“Jangan ada yang gelisah berlebihan. Tetap bekerja seperti biasa,” ujar Riza Falepi.

 

Masyarakat Bersuara

 

Masyarakat Payakumbuh ikut bersuara. Ketika dimintai pendapatnya, masyarakat meminta agar Walikota baru ini segera membangun kebangkitan ekonomi warga. Hendra de Hawary, salah seorang warga mengatakan agar Walikota segera membenahi ekonomi menengah ke bawah.

 

” Tingkatkan perkembangan ekonomi menengah ke bawah,” ujarnya di grup Payakumbuh via facebook kepada Rakyat Sumbar.

 

Budi Kurnia punya komentar lain. Dikatakannya agar Riza Falepi-Suwandel Mukhtar segera memperhatikan pembinaan sepakbola di Payakumbuh. “Semoga sebelum jabatan Walikota berakhir, Persepak bisa berlaga di kasta tertinggi sepakbola nasional menemani Semen Padang. Payakumbuh bisa, kenapa tidak?” ujar Budi Kurnia yang terkenal sangat peduli dengan prestasi sepakbola ini.


Budi Kurnia menyatakan nama-nama Hendra M, Afdal Yusra, Nil Maizar, Delfi Adri, Masferi Kasim, Budi Kurnia dan lain-lain sudah menasional memperkuat tim-tim nasional. Rory Aldihuta juga berkomentar sama mendukung semangat Budi Kurnia. Lapangan Poliko baru harus segera hadir, menjadi kebanggaan Payakumbuh.

 

Lain lagi komentar warga di forum masyarakat Peduli Payakumbuh. Oleh Suryani Benny Zain disebutkan agar pedagang kaki lima yang sudah sangat susah mencari untung, jangan lagi diberatkan dengan pungutan. Banyak sekali macam pungutan dan karcis retribusi yang harus dibayar setiap hari jualan.

 

Khusus menyambung aspirasi ini, disampaikannya bahwa harga minyak tanah di Payakumbuh sudah kelewat batas kewajaran. Soal berapa harganya, Suryani meminta Walikota turun langsung ke lapangan melihat kondisinya.

 

Sementara itu, Equator Luak 50 disuarai oleh ‘Buya’ Ferizal Ridwan agar Walikota menyegerakan dilakukannya reformasi birokrasi. Disambung oleh Sondri BS di Masyarakat Peduli Kota di Indonesia, mengatakan bahwa Walikota Payakumbuh harus segera menciptakan trademark Payakumbuh, dengan kekhasannya dan budayanya.

 

“Segera bangun satu tempat sewujud museum atau perpustakaan kota. Sehingga Payakumbuh berciri khas dan berwarna kota yang khas,” ungkap Sondri yang aktif di berbagai organisasi ini.

 

DODI SYAHPUTRA

BERBUNGKUS KUNKER, HADIRI PELANTIKAN RIZA FALEPI

40 ROMBONGAN DPD RI DATANG


PAYAKUMBUH

 

Sebanyak 40 orang rombongan DPD RI yang tercatat dalam akad perjalanan dinasnya, terdiri dari 33 anggota DPD dari Komite II melakukan kunjungan kerja ke Sumbar dalam urusan Pengawasan UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. 7 orang lagi adalah Sekretariat Komite II yang mendampingi anggota senat ini.

 

Dipimpin Bambang Susilo dengan Pimpinan Rombongan Riza Falepi, Sabtu (22/9) lalu disambut khusus menggunakan ruang sidang DPRD Payakumbuh yang megah. Di depan, selain Bambang Susilo, ditengahkan Walikota Payakumbuh Josrizal Zain. Sabtu lalu, meski SK Mendagri telah resmi Riza Falepi selaku Walikota, namun DPD RI masih menganggap Josrizal, walikota.

 

Selebihnya, hampir seluruh pejabat Kota payakumbuh hadir di ruangan sidang. 12 anggota DPD disebutkan hadir di ruangan saat itu. Selebihnya, entah kemana. Meski mengunjungi Kota Payakumbuh dalam urusan berbungkus kelistrikan, tetapi rombongan menginap di Kota Bukittinggi.

 

Ketua Komite II melalui Sekretariat Erwinsyah menjawab bahwa alokasi waktu kunjungan kerja ini sudah disiapkan sejak lama dalam paripurna. “Sumbar dipilih sebab sebagai daerah tujuan kunker sebab menjadi tiga provinsi terbaik untuk pengelolaan kelistrikan,” ujar Bambang Susilo.

Ditanyakan, kenapa harus Payakumbuh, apa prestasi ketenagalistrikan ada di daerah ini? Komite II tidak menjawab. Hanya, disebutkan Sekretariat bahwa jawaban di atas atas petunjuk Bambang Susilo selaku Ketua Komite II.

 

Dalam tanya jawab yang dikembangkan di temu DPD RI di DPRD Payakumbuh ini bisa dikatakan dikuasai oleh para kepala dan pimpinan SKPD. Pertanyaan dan simpulan yang disampaikan hampir dipastikan tidak dari masyarakat langsung.

 

Esoknya, hari kemarin, para anggota DPD RI terlihat berprotokoler rapi, dikawal dan berpakaian necis menyaksikan pelantikan Walikota Payakumbuh. Agenda ini ada di agendanya.

 

DODI SYAHPUTRA

RAMAI LUAR BIASA, KALAHKAN JOSS

SISI LUAR PELANTIKAN WALIKOTA PAYAKUMBUH


PAYAKUMBUH

 

Pelantikan Walikota Payakumbuh Riza Falepi-Suwandel Mukhtar berlangsung penuh bahana. Rapat paripurna DPRD Payakumbuh, yang melantik keduanya menjadi pimpinan Kota Batiah ini dihadiri banyak pejabat. Selain RI 7 alias Ketua DPD RI Irman Gusman, Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim, disertai pula oleh para pejabat daerah dari Sumbar dan Riau.

 

Pelantikan di dalam GOR M Yamin kemarin Minggu (23/9) memang luar biasa. Ramainya, bahkan melebihi pelantikan Josrizal Zain-Syamsul Bahri, walikota sebelumnya, 2007 lalu. Terbukti, dari foto-foto pelantikan Joss yang dipampang di pameran foto dan kliping koran di jalan masuk GOR.

 

“Kali ini lebih ramai. Dulu, kami yang datang pakai dilarang merokok segala. Lihat saja, fotonya, tribun terlihat lengang,” ungkap seorang warga yang datang menyaksikan dari luar.

 

Banyaknya pejabat yang datang, juga diramaikan oleh tetamu dari Padang, Bukittinggi, Pesisir Selatan serta daerah lainnya. Terlihat di sana juga ada BM 2 A alias Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Sungguh ramai, luar biasa. Inilah pelantikan yang membuka ruang segala unsur masyarakat.

 

Di gedung samping kiri, tenda dan kursi disediakan. Ada pejabat juga, ada niniak mamak, ada bundo kanduang dan pemuda. Semuanya bisa menyaksikan acara lewat layar televisi yang menayangkan kegiatan di dalam gedung.

 

Terlihat pula mantan Sekda Kabupaten Limapuluh Kota, Resman Khamars, pengacara Rusdi Zen, Anggota KPU Payakumbuh dan Limapuluh Kota, mantan Plh Gubernur Sumbar Mahmuda Rivai serta tokoh-tokoh tidak asing lainnya.

 

Lainnya, anggota DPD RI yang datang dengan alasan Kunjungan Kerja terlihat sibuk bolak-balik di dalam dan luar gedung pelantikan. Para ajudan pejabat juga duduk di tepi, bersamanya para wartawan cetak dan elektronik sambil merokok santai mengobrol di luar gedung.

 

MINGGU CERAH

 

Pelantikan di hari Minggu ini dirasakan banyak pihak cukup menguntungkan. Karangan bunga, terlihat diurut berdasar kepentingan dan jabatan. Dari pintu masuk GOR, sampai ke rumah dinas Walikota diurut berbagai karangan bunga.

Sayang, masyarakat biasa tidak banyak yang hadir menyaksikan. Mereka menikmati hari libur.

 

“Toh, yang dilantik itu Walikota. Kita hanya menunggu gebrakannya saja lagi,” ujar Mak Tan Mudo di kedai kopi tak jauh dari gedung pelantikan.

 

Pelantikan walikota Payakumbuh memang luar biasa. Tapi, tentu kita menunggu keluarbiasaan tindakannya dalam memimpin. Banyaknya orang dekat, partai dan tokoh jangan menghambat laku kebijakan dan pola kepemimpinan walikota.

 

Masyarakat tetap menunggu sikap pemimpin yang dipilih mayoritas masyarakat ini. “Jangan nanti seperti ‘nan taralah’ banyak pula yang berkantor di kantor Walikota,” tukas Mak Tan Mudo menyindir.

 

Sementara itu, tokoh petani Payakumbuh Astra Santayana meminta agar Walikota yang baru dilantik betul-betul jumawa memberikan ruang bagi petani. Selama ini, akunya petani hanya dijadikan komoditi politik saja. Ke depan, petani harus dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan pertanian di Payakumbuh.

 

“Janganlah kami ini dijadikan alat atau objek penderita saja. Saat kami butuh bantuan, bimbinghan dan kebijakan, walikota harus mampu menjadi pemimpin yang membimbing petani yang jumlahnya juga mayoritas di kota Payakumbuh ini,” ujar Astra Santayana yang aktif di organisasi petani.

 

DODI SYAHPUTRA

PORPROV KIAN DEKAT, PANPEL MENUNGGU ANGGARAN PROVINSI


LIMAPULUH KOTA

 

“Tuan rumah siap, benar-benar siap. Tak ada halangan lagi. Maunya kita, komit tetap di 12 Desember. Seluruh bidang pun tak ada kendala lagi.”

 

Ungkapan Sekretaris Panpel Pekan Olahraga Provinsi XII 2012, Zulhikmi Datuak Rajo Suaro beberapa waktu lalu, di H-53 pelaksanaan ini dibenarkan Bidang Humas dan Publikasi M Siebert di Kantor Bupati, Senin (24/9) kemarin. M Siebert mengatakan, Panpel dan Pemkab saat ini hanya sedang menunggu kebijakan anggaran bantuan dari provinsi dan daerah lain yang dikatakan sejak awal akan membantu pelaksanaan Porprov.

 

“Sekda telah berkoordinasi ke provinsi. Namun, untuk penegasan ada atau tidaknya anggaran bantuan dari provinsi serta kabupaten dan kota lain yang dijanjikan sejak mula, dengan jumlah sekitar Rp3,4 miliar kita perjelas dulu,” ujar M Siebert.

 

Layaknya pelaksanaan Sea Games dan PON Riau lalu, panitia pelaksana kini menunggu betul kejelasan sikap pemerintah provinsi tentang bantuan anggaran pelaksanaan POR provinsi ini. Soal kesiapan tenaga, perencanaan, sistem dan alat kerja sudah dimaksimalkan semampu tuan rumah.

 

Wakil Ketua II drh. Armen yang membidani bidang Konsumsi, Kesehatan, Pelayanan Tamu, Humas dan Publikasi, Pameran dan Bazaar mengatakan belum duduk kejelasan pembagian pembiayaan. Makanya, secara sistematis, ia mengatakan agar segera pemerintah kabupaten untuk mendudukkan anggaran bantuan yang besar untuk pelaksanaan Porprov ini.

 

drh Armen yang juga Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, mengatakan bahwa secara pemerintahan belum dilakukan koordinasi aktif dari Panpel kepada DPRD. Dewan sampai hari ini belum diajak bicara soal kesiapan pelaksanaan Porprov. Makanya, persoalan anggaran belum diketahui seluruh anggota DPRD Limapuluh Kota.

 

“Kini, begini saja. Kita tunggulah, di H-53 ini. Kalau benar ada aturan anggaran tentang bantuan kita tunggu. Saya sejak awal sudah janggal, masak SK Gubernur tentang kepanitiaan Porprov dinoticekan bahwa segala hal berkaitan pembiayaan atas SK dibebankan kepada APBD Limapuluh Kota,” ujar drh Armen, politisi PPP ini.

 

DODI SYAHPUTRA

BPBD KOORDINASI DENGAN BALAI WARTAWAN


LIMAPULUH KOTA

 

Luasnya wilayah di 13 kecamatan Limapuluh Kota tidak membuat gentar para punggawa penanganan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selalu memberikan informasi terkini terkait dengan penanganan kebencanaan di Luak nan Bungsu ini.

 

“Daerah kita memang rawan bencana. Longsor, galodo, puting beliung serta ancaman bencana lainnya. Makanya, Limapuluh Kota dengan BPBD nya selalu siaga dan berkoordinasi dengan setiap instansi terkait termasuk wartawan,” aku Edy yang berdialog langsung dengan Koordinator Balai Wartawan, Doddy Sastra di BW, Senin (24/9) kemarin.

 

Edy yang Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Limapuluh Kota menyatakan bahwa alat kerja dan kesiapan tenaga atau personil terus diperkuat. Memang, bencana tak bisa seluruhnya diprediksi. Maka itu, seluruh tenaga yang ada dimaksimalkan kesiapan dan mentalnya.

 

Menyoal anggaran penanganan dan kesiapsiagaan, Edy mengatakan tengah dibahas di DPRD tentang tambahan anggaran di perubahan 2012 ini. Edy sangat berharap legislatif memberikan kekuatan dari sisi anggaran bagi pelaksanaan dan kinerja BPBD.

 

“Saya kira, wartawan dan medianya punya kekuatan informatif. Sehingga, publik mengerti dan paham bagaimana bencana ditangani, bagaimana bencana perlu anggaran pencegahan, serta kesadaran akan siaga bencana ini,” ujar Edy.

 

Hal ini disetujui oleh Balai Wartawan. Doddy Sastra mengatakan wartawan di Balai Wartawan seluruhnya di Payakumbuh dan Limapuluh Kota selalu siap mendukung kegiatan dan kinerja BPBD. Namun, informasi tentang kebencanaan, hendaknya juga harus makin uptodate, jelas dan rapi.

 

“Sehingga, pemberitaan media mampu mengeksplorasi kejadian sebenarnya di lapangan. Tidak di setiap bencana wartawan mampu datang dan langsung meliput. Karenanya, dibutuhkan jalinan informasi yang akurat dan detail.

 

DODI SYAHPUTRA